Insitekaltim, Samarinda – Di tengah pesatnya arus digitalisasi, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Yeni Eviliana menyoroti lemahnya perhatian pemerintah terhadap ekosistem media lokal. Padahal, keberadaan media digital bukan sekadar pelengkap, melainkan komponen strategis dalam pembangunan dan demokrasi.
“Pertumbuhan media ini harus kita dukung sebab media merupakan mitra penting pemerintah,” ujar Yeni saat ditemui di sela kegiatan kedewanan, Selasa, 29 Juli 2025
Menurut politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu, media bukan hanya penyampai informasi, melainkan jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Keberadaan mereka membantu masyarakat memahami arah kebijakan publik sekaligus menjadi kanal partisipasi warga.
Ia melihat akses terhadap informasi publik sebagai hak dasar masyarakat yang wajib difasilitasi oleh negara. Dalam konteks ini, kanal digital dan media lokal menjadi penghubung utama. Sayangnya, sistem yang mendukung kerja-kerja media masih minim dan belum dianggap prioritas.
“Informasi publik merupakan hak dasar masyarakat yang harus difasilitasi dengan baik oleh negara,” ucapnya.
Yeni memberi perhatian serius pada pola kerja sama informasi yang selama ini berjalan. Menurutnya, alokasi anggaran media kerap diperlakukan sebagai pelengkap semata, padahal seharusnya dirancang untuk keberlanjutan media lokal.
“Kita harus cari formula yang terbaik untuk hal ini,” katanya.
Selama ini, distribusi anggaran seringkali tidak proporsional. Media-media lokal yang berperan aktif menyebarkan informasi publik masih harus bersaing tanpa regulasi yang adil. Situasi tersebut memperlemah daya tahan media, baik secara profesional maupun finansial.
Ia percaya bahwa pola kemitraan dapat dibangun dengan prinsip transparansi dan keadilan jika semua pihak membuka ruang dialog. Langkah ini bukan semata untuk melindungi media, tetapi demi menciptakan sistem komunikasi publik yang sehat dan partisipatif.
“Saya meyakini dengan dialog dan koordinasi yang baik antarpemangku kepentingan, akan ditemukan model penganggaran dan kemitraan yang saling menguntungkan serta sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” jelasnya.
Yeni berkomitmen membawa persoalan ini ke forum internal DPRD untuk dibahas lebih lanjut bersama unsur pimpinan dan lintas fraksi. Ia menyebut perlunya sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku media untuk menjawab tantangan digitalisasi.
“Kita akan berkoordinasi secepatnya, semoga malam ini ada solusi,” sebutnya.
Bagi Yeni, media lokal tidak boleh diposisikan sebagai aktor pasif. Dalam era digital, mereka punya peran sentral dalam membentuk opini publik, menyuarakan aspirasi warga, hingga mengawasi jalannya pemerintahan.
“Media digital memegang peran strategis untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah dan rakyat,” ujarnya.
Ia juga mendesak agar pemerintah membuka akses lebih luas terhadap kanal digital yang dapat diakses masyarakat. Hal ini dianggap penting untuk memperkuat kepercayaan terhadap jalannya pemerintahan serta mendorong keterlibatan aktif publik.
Di akhir percakapan, Yeni menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari hasil fisik, melainkan dari sejauh mana masyarakat diberi ruang untuk memahami, terlibat, dan mengawal proses pembangunan itu sendiri.
“Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dunia sudah berubah, dan kita harus ikut berubah,” pungkasnya.