
Insitekaltim,Samarinda- Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra menanggapi bangunan baru yang ada di Kota Samarinda, yang hanya bisa dibangun tetapi tidak bisa dirawat.
Salah satunya, bangunan baru berupa terminal bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di kawasan Jalan Bung Tomo Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang.
Samri mengatakan, kebiasaan yang kerap terjadi di Kota Samarinda ini adalah, terus membangun bangunan baru tetapi tidak ada perawatan untuk bangunan itu. Padahal setiap tahunnya, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki anggaran tersendiri untuk perawatan.
“Pemerintah semestinya jangan hanya membangun, tetapi memang kebanyakan proyek pemerintah itu hanya bisa dibangun tetapi perawatannya tidak ada sehingga kita sering melihat pemandangan itu, berbeda dengan bangunan swasta,”kata Samri, Selasa (10/1/2023).
Samri juga menambahkan, untuk persoalan itu memang terkait anggaran. Walaupun di tahun 2023 ini Samarinda mengetuk anggaran Rp3,9 triliun. Akan tetapi, jika melihat kebutuhan masyarakat bisa mencapai lebih dari Rp10 triliun.
“Tapi paling tidak, ada perhatian jadi apa yang sudah dibangun harus ada pemeliharaan supaya kita ini tidak habis anggaran, jangan sampai menunggu rusak, baru dibangun lagi yang baru, kan pemborosan namanya,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ia menyebut, kerusakan dalam bangunan tersebut dikarenakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan kerusakan karena sudah terpakai lama.
“Terkadang baru 6 bulan dibangun sudah rusak karena tangan manusia yang merupakan oknum itu, oleh karena itu saya kira perlu pengawasan yang lebih ekstra untuk aset,”paparnya.
Ditanya terkait anggaran untuk perawatan, Samri menuturkan tidak tahu pasti. “Kami ini dikasih laporan tidak secara rinci, tetapi sudah secara global untuk alokasi biaya perawatan,” tambahnya.
Terakhir, Samri juga meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) rajin melakukan patroli di bangunan-bangunan yang merupakan aset pemerintah.
“Harus diawasi aset-aset yang sudah dibangun, menggunakan anggaran APBD, dan juga dari uang rakyat. Maka jangan sampai terbangun, percuma tidak bermanfaat untuk rakyat,”tutupnya.

