Insitekaltim, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur Syarifatul Sya’diah menegaskan bahwa kunjungan kerja Gubernur Kalimantan Timur ke kawasan pesisir Kabupaten Berau baru-baru ini merupakan momentum penting yang menandai keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia menilai, kehadiran kepala daerah langsung ke lapangan menjadi bukti komitmen dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi, terutama terkait infrastruktur.
Menurut anggota Komisi III DPRD Kaltim tersebut, sebagian besar wilayah pesisir Berau masih bergantung pada jalan produksi kelapa sawit sebagai jalur utama mobilitas masyarakat. Ia menilai kondisi ini tidak layak apabila digunakan secara berkelanjutan sebagai akses publik, mengingat standar keamanan dan kenyamanan yang rendah.
“Jalur transportasi pesisir itu vital. Kalau masih mengandalkan jalan produksi sawit, tentu tidak layak untuk jangka panjang. Perlu ada peningkatan menjadi jalan umum yang representatif,” tegasnya saat diwawancarai pada Jumat, 25 Juli 2025.
Syarifatul juga memberi perhatian khusus terhadap pembangunan Jembatan Gunung Manimbah (GM) yang menurutnya belum mendapat penanganan optimal. Padahal, jembatan tersebut memiliki fungsi strategis sebagai penghubung lintas pesisir antarkampung yang selama ini terisolasi.
“Jembatan GM itu urat nadi masyarakat. Kami minta agar segera jadi prioritas karena dampaknya langsung terasa oleh warga,” ujarnya menambahkan.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur turut melibatkan sejumlah mitra strategis seperti PLN dan Telkomsel untuk merespons persoalan akses listrik serta jaringan komunikasi yang selama ini menjadi keluhan warga di daerah terpencil.
Bagi Syarifatul, langkah itu menggambarkan gaya kepemimpinan yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi langsung membawa solusi konkret di lapangan.
“Alhamdulillah, Gubernur tidak datang sendiri. PLN dan Telkomsel langsung diajak, itu artinya pemerintah tidak hanya lihat-lihat, tapi langsung cari solusi,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti persoalan akses jalan menuju fasilitas pendidikan, termasuk ke sejumlah pesantren yang belum mendapat perhatian serius.
Meski begitu, ia tetap optimistis dengan target penyelesaian beberapa infrastruktur penting, seperti Jembatan Nibung yang ditargetkan rampung pada 2026.
Ia menegaskan proyek tersebut akan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan akan terus dikawal oleh DPRD.
“Khususnya Jembatan Nibung, kita targetkan rampung 2026. Itu tanggung jawab provinsi dan akan kita kawal,” tambahnya.
Syarifatul mendorong agar Gubernur tidak berhenti pada satu titik wilayah, melainkan terus memperluas jangkauan kunjungan kerja ke kawasan pesisir lain seperti Maratua, Derawan, dan kampung-kampung sekitarnya.
Menurutnya, kebijakan pembangunan akan lebih akurat apabila disusun berdasarkan pengamatan langsung di lapangan.
“Semakin banyak daerah yang dikunjungi langsung, maka semakin tepat arah kebijakan. Itu juga bentuk keberpihakan terhadap wilayah 3T,” ujarnya.
Ia mengakhiri dengan apresiasi atas sinergi antarlembaga yang mulai terbentuk pascakunjungan tersebut. Baginya, kerja bersama antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama menyelesaikan permasalahan pembangunan di Kalimantan Timur.
“Kami di DPRD siap bersinergi. Kuncinya sinergi Forkopimda dan dukungan masyarakat. Kalau itu solid, masalah apa pun insyaallah ada jalannya,” sebutnya.