Insitekaltim, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) akan mengawal langkah-langkah penertiban organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga terlibat dalam praktik ilegal dan premanisme.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono usai mengikuti rapat monitoring bersama Kemenko Polkam dan jajaran Forkopimda di Gedung B Badan Kesbangpol Kaltim, Minggu 11 Mei 2025.
Sapto menyebut akan ada koordinasi lintas lembaga dalam penanganan ormas bermasalah. Dalam waktu dekat, pemetaan menyeluruh terhadap ormas yang ada di Kaltim akan dilakukan bersama instansi terkait, termasuk Deputi Kemenkopolhukam, kepolisian, kejaksaan, dan unsur Forkopimda.
“Kita akan lakukan pemetaan dulu. Diidentifikasi, ormas-ormas mana saja yang selama ini memberi manfaat, mana yang justru bikin resah. Kalau ada yang bantu masyarakat, itu bagus. Tapi kalau ada yang nyambi pungli atau jadi backing kegiatan ilegal, itu harus diurus,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk memberi rasa aman kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kalimantan Timur dinilai perlu lebih siap menjaga stabilitas karena sedang berada di pusat perhatian nasional seiring proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kalau iklimnya nggak nyaman, investor bisa saja pindah arah. Jadi penting kita pastikan siapa saja yang terlibat kegiatan mengganggu investasi atau melanggar aturan, itu bisa ditindak oleh pihak berwenang,” katanya.
Sapto menambahkan, pendekatan awal yang akan digunakan bukan langsung penindakan, tetapi melalui proses pemetaan dan komunikasi. Ia berharap ormas-ormas yang beroperasi di Kaltim bisa menjalankan fungsinya sebagai mitra masyarakat.
“Mapping itu penting. Kita perlu tahu dulu kondisi di lapangan seperti apa. Jangan semua disamaratakan. Ada juga ormas yang punya peran positif, membantu warga saat bencana, aktif dalam pendidikan, atau sosial,” ujarnya.
DPRD, menurut Sapto, akan mengambil peran dalam memastikan koordinasi berjalan lancar. Ia menyebutkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas ormas tidak cukup hanya dari eksekutif atau aparat, melainkan juga butuh dukungan regulatif dan pengawasan dari legislatif.
“Intinya, kita mau Kalimantan Timur tetap jadi daerah yang ramah untuk semua. Baik bagi masyarakat lokal maupun bagi mereka yang ingin membangun usaha dan investasi di sini,” tutupnya.