Insitekaltim, Samarinda – Program Zero Over Dimension and Over Loading (ODOL) yang resmi dijalankan Dinas Perhubungan (Dishub) Kalimantan Timur sejak 14 Juli 2025 mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Kaltim, Subandi. Ia menyebut pelanggaran ODOL bukan hanya soal aturan, tapi sudah berdampak langsung pada kerugian infrastruktur yang nilainya mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
“Kerusakan jalan akibat truk kelebihan muatan ini biayanya luar biasa. Kita bicara miliaran rupiah tiap tahun hanya untuk perbaikan. Padahal, kalau semua patuh aturan, dana itu bisa dipakai untuk pembangunan lain yang lebih bermanfaat,” kata Subandi, Senin 14 Juli 2025.
Politisi PKS ini melihat kendaraan over dimensi dan overload tak hanya merusak jalan nasional maupun provinsi, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lain, terutama pengendara motor yang rentan.
“Bayangkan, kita berdiri di samping truk muatan berlebih itu rasanya was-was. Kalau sampai oleng atau rem blong, risikonya bisa fatal,” ucapnya.
Program Zero ODOL harus dijalankan dengan ketegasan penuh, langkah Dishub Kaltim yang sudah melakukan sosialisasi pada 10–30 Juni 2025, kemudian pembinaan awal Juli, hingga akhirnya masuk tahap penindakan mulai pertengahan Juli ini.
“Pencegahan jauh lebih murah daripada menanggung kerugian setelah jalan rusak parah atau jatuh korban. Jangan sampai baru bertindak setelah ada kecelakaan besar,” ujarnya.
Selain itu, keberhasilan Zero ODOL akan sangat membantu memperpanjang umur jalan dan menjaga kelancaran distribusi logistik. Ketika distribusi barang terganggu akibat jalan rusak, efeknya bisa berantai ke berbagai sektor ekonomi.
“Logistik kita bisa tersendat, harga barang naik, dan ekonomi daerah terganggu. Jadi, penegakan Zero ODOL ini juga upaya menjaga stabilitas ekonomi,” jelasnya.
Ia juga mendorong Dishub untuk memperketat pengawasan di lapangan dan tidak ragu menindak tegas pelanggar agar masyarakat merasakan efek nyata dari kebijakan tersebut.
“Kalau dibiarkan, kita akan terus mengeluarkan biaya besar untuk perbaikan, padahal bisa dicegah. Kita ingin jalan tetap awet, ekonomi lancar, dan yang paling penting, keselamatan warga terjaga,” tutup Subandi.