Insitekaltim, Bali – Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sumber pendapatan sendiri. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Indonesia Tengah dan Timur di Bali, Kamis, 12 Februari 2026.
Dalam forum tersebut, Rudy Mas’ud menekankan, kemandirian fiskal bukan lagi pilihan melainkan keharusan. Menurutnya, daerah harus mampu bertahan dan berkembang melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ketergantungan terhadap dana transfer ke daerah harus mulai dikurangi. PAD harus menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan,” ujarnya.
Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Rudy mengungkapkan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2026 mengalami penurunan cukup tajam.
Dari sebelumnya Rp21,7 triliun pada 2025, kini turun menjadi Rp15,15 triliun akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Situasi ini, menuntut langkah adaptif dan terukur agar pembangunan tetap berjalan.
Dari sisi capaian, target PAD Kaltim tahun 2025 sebesar Rp10,03 triliun dengan realisasi Rp9,33 triliun atau sekitar 93 persen. Melalui FGD ini, ia mendorong adanya penyelarasan data antardaerah sekaligus penggalian potensi pajak dan retribusi yang belum tergarap optimal.
Rudy menyebut sejumlah sektor strategis yang masih dapat dimaksimalkan, seperti pertambangan migas, mineral dan batu bara, kehutanan, hingga perkebunan.
Selain itu, instrumen pendapatan baru juga perlu diperkuat, di antaranya perdagangan karbon, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
Terkait PBBKB, ia mengingatkan kembali skema pembagian hasil sebesar 70 persen untuk kabupaten/kota dan 30 persen untuk provinsi. Ia juga mendorong peran aktif perusahaan daerah sebagai salah satu motor peningkatan pendapatan.
Rudy berharap forum ini tidak sekadar menjadi ajang diskusi, tetapi melahirkan rekomendasi konkret yang bisa diterapkan di masing-masing daerah.
Ia juga meminta Bapenda aktif mengikuti forum-forum strategis serta memberikan masukan teknis kepada kepala daerah dalam upaya optimalisasi PAD.
“FGD ini harus menghasilkan langkah strategis yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat kemandirian fiskal, khususnya di wilayah Indonesia Tengah dan Timur,” tegasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Direktur Eksekutif APPSI Ismiati, Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setdaprov Kaltim Siti Sugiyanti, Plt Kepala Bapenda Kaltim Bambang Erryanto, serta para Kepala Bapenda provinsi di wilayah Indonesia Tengah dan Timur.