
Insitekaltim, Samarinda – Dua kasus kekerasan seksual yang dilakukan oknum guru di Samarinda dalam beberapa waktu terakhir ini mengguncang dunia pendidikan. Insiden ini bukan hanya merusak citra institusi pendidikan, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi para korban.
Menanggapi hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda merumuskan sejumlah langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Kepala Disdikbud Samarinda Asli Nuryadin menegaskan bahwa sekolah harus menjadi lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Ia menginstruksikan agar seluruh satuan pendidikan memperkuat sistem pencegahan sejak dini.
“Kami mengimbau agar sekolah menerapkan langkah-langkah perlindungan bagi siswa, mulai dari sosialisasi rutin hingga pengawasan yang lebih ketat,” ujar Asli Nuryadin pada Rabu, 19 Februari 2025.
Salah satu langkah konkret yang ditekankan adalah pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP).
Tim ini bertanggung jawab dalam menerima laporan, menangani kasus, serta melakukan upaya pencegahan dengan berkoordinasi bersama Disdikbud dan pihak berwenang lainnya.
Selain itu, ia meminta sekolah menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses bagi siswa dan tenaga kependidikan yang mengalami atau menyaksikan kekerasan. Kerahasiaan identitas pelapor juga harus dijaga untuk menghindari intimidasi.
Asli juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan, terutama pada kegiatan di luar jam kegiatan belajar mengajar (KBM). Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekstrakurikuler harus berada dalam pemantauan pihak sekolah.
“Sekolah wajib memberikan pendampingan bagi korban agar mereka mendapatkan perlindungan dan pemulihan psikologis,” katanya.
Sebagai langkah tegas, ia memastikan bahwa setiap bentuk kekerasan di lingkungan sekolah harus ditindak sesuai aturan yang berlaku. Sanksi tegas terhadap pelaku merupakan bagian dari upaya perlindungan bagi peserta didik.
“Kami mengimbau agar tidak ada kegiatan ekstrakurikuler tanpa pengawasan sekolah. Keamanan siswa adalah prioritas utama,” tutupnya.