Reporter: Nada – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Penyampaian hasil evaluasi dan penyerahan piagam penghargaan pelayanan publik se-Kota Samarinda telah selesai dilakukan, Selasa (10/12/2019) di Aula Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Jalan S Parman nomor 1.
Wakil Walikota Samarinda M Barkati, S.Sos menyerahkan secara langsung beberapa penghargaan didampingi oleh Asisten I Tejo Sutarnoto.
Salah satu instansi yang mendapatkan penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2019/Zona Hijau dengan nilai 94,5 dan Kinerja Kepatuhan Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda tahun 2019 dalam pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik dengan nilai 83,13 adalah Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
Memborong 2 penghargaan sekaligus, Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda Dr. H. Asli Nuryadin, M.M memberikan tanggapan.
“Pendidikan sangat strategis sekali, yang kita urus juga banyak begitu juga permasalahannya. Sekitar 211 yang (Sekolah) negeri, dari TK hingga SMP, diluar SMA/SMK. Untuk swasta sekitar 270, jadi murid kita sekitar 140.000. Nah yang kita kedepankan adalah pelayanannya. Saya berusaha sekali, bagaimana bisa melayani masyarakat yang begitu banyak khususnya di dunia pendidikan terutama untuk orang tua murid,” beber Asli yang ditemui Insitekaltim.com usai acara.
Ia mengaku, dirinya tidak ingin melakukan berbagai macam teori namun terus mengerjakan praktik.
“Saya memiliki prinsip, untuk di kantor tidak ada banyak orang. Artinya, kalau banyak orang masih berurusan di kantor, berarti pelayanan kita tidak optimal. Makanya saya coba mengurai itu dengan berbagai macam terobosan seperti aplikasi, jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui teknologi informasi saja,” ungkapnya.
Salah satu contoh yang Asli berikan ialah aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Itu standar dari nasional. Ini mau saya kembangkan lagi karena dia berbasis web, mungkin bisa segera membuat MoU antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Mendikbud agar bisa mengakses itu dengan android. Nah jadi yang berbentuk website itu bisa upgrade menjadi aplikasi yang ada di smartphone, Insya Allah itu bisa berjalan. Masyarakat jadi tidak sulit untuk ke kantor, namun hal-hal yang bersifat harus bertanda tangan mungkin harus bertemu langsung, tetapi jika bisa disederhanakan seperti itu, saya pikir itu sangat efisien,” jelasnya.
Untuk kendala, Asli menyampaikan sumber daya manusia yang kurang.
“Ada beberapa sekolah yang tidak memiliki tenaga Tata Usaha. Kita juga kekurangan guru, nah ini problem utama kita. Kita berharap di beberapa SD ada tenaga administrasi juga, karena merekalah yang mengelola keuangan seperti Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), lalu mungkin biaya lainnya yang seharusnya dikelola oleh tenaga profesional. Ini yang perlu diperbaiki menurut saya,” tutup Asli.
