Insitekaltim, Samarinda – Peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan evaluasi serta keterlibatan masyarakat sebagai penerima layanan. Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema “Evaluasi Standar Pelayanan Dinas Sosial dan UPTD Tahun 2026”, Rabu, 11 November 2026.
Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan, kritik, serta saran terhadap penyelenggaraan pelayanan sosial.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim Jaya Mualimin menyampaikan, Forum Konsultasi Publik merupakan wujud nyata komitmen Dinsos Kaltim dalam melibatkan masyarakat, serta menerapkan prinsip pemerintahan yang terbuka dan partisipatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menurutnya, pelaksanaan forum tersebut juga merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan.
Ia mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum tersebut dengan sebaik-baiknya melalui penyampaian kualitas pandangan, saran, kritik, dan masukan secara terbuka, konstruktif, serta penuh semangat kolaborasi.
Jaya berharap forum ini dapat menjadi ruang diskusi yang produktif, sehingga setiap aspirasi yang disampaikan dapat didengar, dihargai, dan dipertimbangkan oleh penyelenggara pelayanan.
Hasil konsultasi publik tersebut nantinya menjadi masukan berharga bagi Dinsos Kaltim dalam menyempurnakan standar pelayanan, baik di lingkungan dinas maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Sementara itu, Sekretaris Dinsos Kaltim Irene Yuriantini, yang juga bertindak sebagai panitia pelaksana, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan dialog partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat.
Dialog tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui pertukaran informasi serta penyampaian aspirasi dari berbagai pihak yang terlibat.
Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengumpulkan masukan, memperoleh pemahaman yang sama mengenai kebijakan, serta menyelaraskan harapan masyarakat dengan kemampuan penyelenggara layanan.
Melalui proses tersebut, Dinsos Kaltim berupaya mendorong terciptanya pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Masukan dari peserta juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melihat kesesuaian standar pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.
