Insitekaltim,Samarinda– Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan tema upaya penguatan stabilitas harga dan pasokan pangan untuk pengendalian inflasi daerah Kaltim 2023 dalam rangka koordinasi antar stakeholder yang bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi daerah.
Turut hadir, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Ujang Rachmad, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim Ricky Perdana Gozali, Wakil Bupati Kutim, Wakil Bupati Mahulu, perwakilan Polda Kaltim, para asisten perwakilan bupati wali kota, kepala dinas dan biro di lingkup Pemprov Kaltim, serta undangan lainnya.
Wakil Gubernur menerangkan bahwa tema tersebut merupakan pesan yang selalu disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam berbagai kesempatan, seperti di Balikpapan beberapa hari lalu dimana Jokowi meminta acara yang yang melibatkan UMKM seperti konser musik maupun event olahraga harus dipermudah.
“Sebab itu akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat,” ungkap Wakil Gubernur Hadi Mulyadi di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (13/3/2023).
Ia mengungkapkan, upaya penguatan stabilitas harga dan pasokan pangan untuk pengendalian inflasi daerah Kaltim 2023 adalah dengan melakukan mitigasi dampak kenaikan permintaan pasar menjelang Ramadan dan Hari Raya Idulfitri.
Wagub Hadi mengaku, langkah antisipatif yang pihaknya lakukan saat ini yaitu memastikan data permintaan dan supply dari dan luar Kaltim karena komoditas hortikultura sebagian besar didatangkan dari luar Kaltim.
“Kerja sama yang dilaksanakan selama ini kiranya dapat terus berjalan dan ditingkatkan, serta bisa terpantau akan kebutuhan dan kekurangan pasokan kebutuhan,” tegasnya.
Lanjut Hadi, yang tidak kalah penting juga adalah harus menjaga integrasi kelompok bahan pangan bergejolak dalam kisaran yang tetap terjaga.
“Termasuk memperkuat sinergi komunikasi antara stakeholder untuk mendukung pengelolaan inflasi masyarakat, baik itu melalui peran ulama peran tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk memberikan keterangan kepada masyarakat agar tidak terjadi panic buying,” pungkasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni melaporkan strategi yang perlu menjadi perhatian bersama dalam pengendalian inflasi yang perlu dilakukan menjelang Ramadan dan Idulfitri, yakni stabilitasi pasokan dan harga pangan.
“Inspeksi mendadak (sidak) terhadap pasar dan distributor tetap akan dilakukan pasar murah di level provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga kita melihat bahwa baik di level provinsi maupun kabupaten kota peran perusda yang selama ini belum optimal perlu dioptimalkan terkait dengan penyediaan bahan pokok penting dengan harga terjangkau,” tandasnya.
