Browsing: Advertorial

“Hati-hati menggunakan media sosial (medsos), hati-hati dengan jari jemarinya ketika menulis komen atau memosting hal-hal terkait politik,” pesan Akmal saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Pj Gubernur Kaltim dengan Bupati/Wali Kota Se-Kaltim di Ballroom Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (15/11/2023).

“Terima kasih sudah bersilaturahmi. Meskipun sudah beberapa kali bertemu pada acara atau kegiatan tertentu, namun baru kali ini bisa bertatap muka langsung dan berdialog. Semoga silaturahmi ini terus terjalin dengan baik,” kata Akmal Malik didampingi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim Dasmiah.

“KAHMI Kaltim sebagai mitra pemerintah bisa turut mengembangkan konsep pertanian modern dimulai dari kader-kadernya di daerah,” kata Akmal.

“Tugas ini tidaklah ringan. Diperlukan kerja sama dan dukungan masyarakat,” kata Akmal Malik pada Senin (13/11/2023) di VVIP Room Kompleks Pendopo Odah Etam Samarinda saat menerima audiensi Pimpinan Redaksi (Pimpred) Tribun Kaltim.

“Festival ini bukan sekedar ajang kompetisi tetapi juga sebagai wujud nyata dari upaya kita untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan bahasa ibu sebagai aset bahasa bangsa,” ungkap Akmal.

“kegiatan tersebut diselenggarakan dengan maksud meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sumber daya aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim,” ungkapnya.

“Ada dua daerah yang tidak ikut ini akan saya tegur nanti. Tidak boleh ada alasan karena tidak ada uang. Bilang saja. Nanti saya carikan uangnya,” sindir Akmal Malik.

“Rekomendasi atas temuan pemeriksaan BPK pada Kemenkumham sesegera mungkin harus ditindaklanjuti sebagai bagian ikhtiar kita menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-15 kalinya,” tuturnya saat membuka acara Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut (TL) terkait Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2023 di Jakarta, Selasa (14/11/2023).

“Saya kira teman-teman perangakat desa sudah paham dan mengerti itu, bahwa kita harus netral dan professional dalam mengemban tugasnya. Tapi secara pribadi, juga memiliki hak pilih yang tidak bisa dibatasi,” ujar Tejo.

“Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan kelulusan dan terbitnya persetujuan teknis Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi PPPK jabatan fungsional optimalisasi, ditetapkan TMT 1 Oktober 2023,” jelas Misliansyah.