Browsing: DPRD Kutim

“Kita dukung kenaikan honor 50 persen bagi tenaga pendidikan. Ada aturan yang menyebutkan 30 persen dari anggaran kita untuk honor itu,” ucap Yan saat di wawancarai di Gedung DPRD Kutim, Kamis (9/11/2023)

“Terkait dengan PPPK, kalau kita lihat tentang PPPK itu sudah berjalan dengan baik. Yang tidak baiknya adalah di Kutim, tidak semua sekolah mendapatkan kesempatan untuk membuka penerimaan PPPK, sehingga guru TK2D berduyun-duyun mendaftar di sekolah-sekolah yang membuka kuotanya,” paparnya saat ditemui langsung, Kamis (9/11/2023).

“Pemerintah telah banyak merencanakan untuk menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Kita perlu bekerja sama untuk menyelesaikan hambatan ini, apa pun itu,” ujar Yan dengan tegas, Kamis (9/11/2023).

“Dalam informasi terakhir, tendernya dibatalkan. Sampai sekarang jembatan Telen belum mengalami pergerakan sama sekali. Informasi tentang tender ulang pun belum ada,” ungkap Yan saat ditemui, Kamis (9/11/2023).

“Keberadaan anak-anak punk yang terlantar di wilayah kita menjadi masalah serius. Ini bukan hanya tentang kebersihan kota, tetapi juga bagaimana kita sebagai penyangga IKN dapat menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan dan kemajuan,” ungkap Yan, Kamis (9/11/2023).

“Sudah kita sampaikan kepada Disdikbud untuk disebarkan kepada tenaga pendidik kita, terutama guru, agar semua kita mengawasi anak-anak. Banyak guru yang diajak bimtek, pelatihan atau mendapatkan tugas lain sehingga anak-anak terbengkalai. Inilah yang sering terjadi,” ungkap Yan saat wawancara, Kamis (9/11/2023).

“Kemarin di Muara Wahau, kita mendapati kasus seorang anak yang menjadi korban pemukulan oleh temannya sendiri. Ini bukan kejadian yang terisolasi, melainkan sudah marak terjadi,” ungkap Yan dengan keprihatinan saat wawancara, di Gedung DPRD Kutai Timur, Kamis (9/11/2023).

“Kalau saya lihat dengan naiknya APBD, pastilah itu naik. Toh kita sudah mengunci di 20 persen. Kalau APBD naik, ya otomatis anggaran untuk pendidikan juga naik,” ungkapnya dengan tegas saat diwawancarai, Kamis (9/11/2023).

Saya lihat ini berjalan cukup baik bahkan program pemerintah dalam memperbaiki isi di dalam pengentasan stunting sudah berjalan baik juga,” ujarnya saat wawancara di Gedung DPRD Kutai Timur, Kamis (9/11/2023).

“Ketika seseorang datang ke Kutai Timur dan wajib memiliki KTP Kutai Timur setelah setahun, kita anggap sebagai orang pribumi. Namun, hal ini perlu ditinjau kembali untuk menghindari penafsiran yang keliru terhadap status keaslian tenaga kerja lokal,” ujar Yan saat diwawancarai langsung, Kamis (9/11/2023).