Browsing: DPRD Kaltim

“Dari hasil rapat, kami menyarankan agar penyelesaian masalah ini ditempuh melalui jalur hukum. Sudah hampir semua instansi yang terlibat menyarankan proses hukum sebagai langkah yang tepat,” ungkap Baharuddin Demmu beberapa waktu lalu.

“Pertama, jangan ada, terutama rakyat Kaltim yang tidak sekolah. Pendidikan harus menjadi hak yang diberikan kepada setiap warga dan kita harus memastikan bahwa pendidikan menjadi prioritas utama bagi masyarakat Kaltim,” ungkap Ali Hamdi saat wawancara, Jumat (1/12/2023).

“Pesan saya untuk para santri adalah teruslah belajar, terus membuka diri dan terus banyak menghafal. Orang-orang terdahulu yang terkenal banyak menghafal, karena pada masa itu tidak ada kertas, apalagi teknologi seperti sekarang yang tinggal klik-klik saja sudah ada,” ujar Ali Hamdi.

“Wawasan kebangsaan harus sering dilakukan untuk menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap negara dan bangsa,” sebut Nidya di Jalan Magelang Bedeng Lempake Kelurahan Lempake Kota Samarinda, Sabtu (2/12/2023).

“Serapan anggaran Kaltim sudah di atas rata-rata nasional dan seharusnya pada bulan Desember sudah selesai 100 persen. Namun, kami masih mengkritisi beberapa OPD yang memiliki serapan anggaran rendah,” ungkap politikus dari Partai Golkar itu saat wawancara, Kamis (30/11/2023).

“Dengan situasi saat ini, rumah sakit belum bisa memberikan layanan rawat inap. Kami sedang mencari solusi dan mencari investor untuk mendukung operasionalnya. Peralatan perlu diperbarui dan ruangan-ruangan perlu direnovasi sebelum kami dapat memulai layanan ini,” ujar Nidya Listiyono dalam wawancara Kamis (30/11/2023).

“Kita mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan BKT. Masyarakat mengeluhkan adanya eror pada link pendaftaran dan mereka kesulitan mendapatkan informasi yang jelas,” ujar Nidya saat wawancara, Kamis (30/11/2023).

“IKN dengan warga barunya kelak, di sinilah tantangannya dan juga hal ini menghadirkan tantangan sosial baru yang tidak boleh diabaikan,” ujar Hasanuddin Mas’ud beberapa waktu lalu.

“Tantangan generasi milenial adalah bagaimana mengenal dan memahami esensi Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika,” ujar politikus dari Fraksi Golkar ini.

“Sertifikat lahan menjadi syarat utama untuk mendapatkan bantuan, termasuk mekanisme dana bantuan alokasi khusus dari Kementerian Keuangan,” ujar Salehuddin.