Browsing: DPRD Kaltim

“Masih banyak kekurangan dalam berbagai hal, terutama dalam infrastruktur dan hak-hak tenaga pendidik,” ujarnya baru-baru ini.

“Pemprov Kaltim terkendala dalam program dan pembiayaannya, terutama terkait dengan pembinaan dan pengembangan kebudayaan. Saya mendorong agar Pemprov Kaltim fokus pada pengembangan museum di wilayah ini,” ujarnya belum lama ini.

“Dukungan terhadap langkah-langkah penegakan hukum adalah kewajiban bersama untuk menjaga ketertiban dan keadilan,” kata Jahidin usai RDP di Gedung E DPRD Kaltim, Jumat (1/12/2023).

“Beberapa sekolah kami memiliki kekurangan guru dan infrastruktur belajar yang sederhana. Keterdistribusian guru yang merata di seluruh daerah sangat penting bagi kami,” ucapnya baru-baru ini.

“Dapil kami masih banyak daerah terbelakang, terpencil, tertinggal dan terluar, di antaranya Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkaliat,” ungkapnya beberapa hari lalu.

“Komitmen kita adalah bagaimana tingkat kesejahteraan PPPK bisa berjalan. Karena ketika kesejahteraannya baik, fokus terhadap dunia pendidikan dan pengajaran juga menjadi lebih baik,” ujar Salehuddin belum lama ini.

“Saya belum dapat laporan, saya minta kepada masyarakat jika ada kenaikan segera diinfokan,” ujar Nidya usai Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Jalan Magelang RT 19, Kelurahan Lempake, Samarinda, Sabtu (2/12/2023).

“Saya berharap seluruh PNS di jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk tenaga PPPK maupun honorer dapat meningkatkan lagi kinerjanya,” harap Jahidin dalam wawancara, Jumat (1/12/2023).

“Komisi I sudah mengundang pihak pemerintah Kutai Timur, tetapi tidak ada yang hadir, tidak ada konfirmasi. Setidaknya, kalau Bupati Kutai Timur tidak bisa hadir, kirimlah perwakilan atau asistennya,” ungkap Jahidin.

“Dari hasil rapat, kami menyarankan agar penyelesaian masalah ini ditempuh melalui jalur hukum. Sudah hampir semua instansi yang terlibat menyarankan proses hukum sebagai langkah yang tepat,” ungkap Baharuddin Demmu beberapa waktu lalu.