
Insitekaltim, Kukar – Di tengah upaya pemerintah mempercepat transformasi digital nasional, Kecamatan Kembang Janggut di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, justru masih bergulat dengan keterbatasan akses internet. Wilayah yang terdiri dari 11 desa ini hingga kini masih tergolong sebagai blank spot signal, menjadikan jaringan internet sebagai kemewahan yang belum merata dirasakan warganya.
Dengan luas wilayah mencapai 1.923,9 kilometer persegi, dan letak geografis yang dipisahkan oleh Sungai Belayan serta dominasi hutan lebat, banyak desa hanya dapat diakses melalui jalur air. Kondisi ini memperparah kesenjangan digital yang telah berlangsung lama dan berdampak sistemik terhadap kehidupan masyarakat.
“Kami sudah mengajukan permintaan kepada pihak terkait, seperti penyedia layanan telekomunikasi, namun sampai saat ini belum ada solusi nyata,” ujar Hasan Alwi, Staf Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Kembang Janggut, Rabu 30 April 2025.
Menurutnya, keterbatasan akses internet tak hanya menghambat komunikasi antarwarga, tetapi juga menggerus kemajuan di sektor pendidikan, pelayanan publik, hingga perekonomian lokal. Anak-anak sekolah kesulitan mengakses materi pembelajaran daring, sementara pelaku UMKM dan petani tidak dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk.
“Jadi, kami kesulitan mempromosikan semuanya itu,” ungkap Hasan, merujuk pada potensi ekonomi kreatif lokal seperti pariwisata, makanan khas desa, dan kerajinan tangan yang terhambat karena minimnya akses digital.
Ketimpangan digital juga turut memperparah arus urbanisasi. Hasan menjelaskan bahwa banyak pemuda Kembang Janggut yang telah menempuh pendidikan tinggi di luar daerah memilih tidak kembali ke kampung halaman.
“Memang banyak anak-anak muda di sini yang bersekolah di luar daerah dan sudah menjadi sarjana, kebanyakan bekerja dan menetap di luar daerah,” katanya.
Meskipun pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mencanangkan pembangunan infrastruktur digital, termasuk menara Base Transceiver Station (BTS), namun implementasi di Kembang Janggut dinilai belum menjangkau seluruh desa secara efektif.
Hasan menambahkan, pemerintah kecamatan terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk mendorong pembangunan infrastruktur jaringan, termasuk usulan penambahan menara telekomunikasi. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil peran aktif menyuarakan kebutuhan warganya ke pemerintah pusat.
“Supaya anak-anak kami bisa belajar dengan layak, pelaku usaha bisa terhubung dengan pasar, dan masyarakat kami bisa mendapat layanan publik yang setara dengan daerah lain,” pungkasnya. (Adv)