Insitekaltim,Sangatta – Angka stunting Kutim masih cukup tinggi yakni sebesar 27,5 persen. Daerah ini juga memiliki angka kemiskinan ekstrem yang tergolong tinggi. Ketua Komisi D DPRD Kutim Yan masih meragukan data yang dikeluarkan SSGI dan pemerintah pusat tersebut. “Data ini apakah data betul-betul berasal dari masyarakat Kutim atau masyarakat yang dari luar daerah tapi tinggal di wilayah Kutim,” ujarnya kepada Insitekaltim, Kamis (3/11/2022). Pemerintah Kutim pun sudah melakukan berbagai upaya, baik sisi penertiban data maupun upaya penekanan angka stunting. “Untuk kemiskinan ekstrem dari data 6 orang baru 2 yang ditemukan. Kita juga mengakui upaya pemerintah untuk menekan angka stunting,” tuturnya.…
Penulis: Seli
Insitekaltim,Sangatta – Anggota DPRD Kutim, Jimmy menyebutkan sejumlah anggaran untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan Kutai Timur (Kutim). Ia mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur pelabuhan itu mencapai Rp 170 miliar di tahun depan yang berasal dari APBN, APBD Kutim dan kontribusi perusahaan. “Saya informasikan, kunjungan Komisi C ke DPR RI terkait usulan percepatan pembangunan Pelabuhan Kenyamukan akhirnya diterima, saat ini mereka tengah membahas anggarannya,” ujarnya, Kamis (3/11/2022). Usulan anggaran dari Komisi V DPR RI yang bersumber dari APBN 2023 senilai Rp 70 miliar untuk pembangunan sisi darat pelabuhan “Itu informasi yang kami terima,” ungkapnya Sementara itu, dari PT Kaltim Prima Coal (KPC)…
Insitekaltim, Sangatta – Kondisi jalan poros Sangatta-Rantau Pulung Kutai Timur, masih dikeluhkan masyarakat akibat kondisinya yang rusak. Ketua DPRD Kutim Joni mengatakan PT Kaltim Prima Coal (KPC) telah berkomitmen melakukan perawatan terhadap jalan tersebut. “Perusahaan sudah berkomitmen memperbaikinya, bahkan perawatannya sudah mulai berjalan, tapi memang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan,” ujarnya kepada awak media, Kamis (3/11/2022). Ia menilai perawatan yang tidak maksimal tersebut, karena jalan yang baru saja dibenahi kembali rusak, belum lagi ditambah keinginan dan permintaan agar masyarakat akses lalu lintas ini harus mulus. “Makanya masyarakat keluhkan terus akan kondisi jalan itu,” ujarnya. Kendati demikian, ia tidak…
Insitekaltim,Samarinda – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sofyan menegaskan Kanwil Kemenkumham Kaltim akan melakukan revolusi dalam sistem pemasyarakatan, yaitu perlunya pembentukan Lapas dan Rutan di kabupaten/kota. Sementara pembentukan Lembaga Penempatan Anak Sementara di Provinsi, serta peningkatan kerja sama internal dan eksternal dalam pembentukan program pemasyarakatan. Kepala Kanwil Sofyan mengatakan, dalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tentang Permasyarakatan, RUU KUHP dan Pengutan Perancangan Perturan Perundang-Undangan di Kanwil menkumham Kaltim. “Kita pahami bersama bahwa semenjak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diharapkan kita semua berbenah diri untuk mengharumkan nama baik Kementerian Hukum…
Insitekaltim, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) tengah mencanangkan Program RT Plus (Pro RT Plus) untuk pembangunan fisik lingkungan dan peningkatan UMKM. Program RT Plus ini mendapat dukungan dari DPRD Kutim yakni Wakil Ketua Komisi A, Basti Sangga Langi. Kepada Insitekaltim, Basti Sangga Langi menjelaskan Pemkab Kutim telah melakukan kajian terhadap program terbarunya. Bahkan untuk teknisnya sudah ada dasar payung hukum yang di buat yakni Peraturan Bupati (Perbub). Melalui program ini Pemkab akan menyalurkan bantuan Rp 50 Juta per-RT yang di ambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutim. “Kalau saya melihat, program ini bagus ke depannya.…
Insitekaltim, Sangatta – Dalam mengimplementasikan kurikulum pembelajaran terbaru di dunia pendidikan yakni Kurikulum Merdeka Belajar, harus di imbangi dengan merdeka sarana penunjang seperti akses internet dan aliran listrik (PLN). Ketua Komisi D DPRD Kutim Yan mengatakan di Kutim sendiri masih banyak blank spot atau wilayah yang belum bisa mengakses jaringan internet begitu juga halnya listrik. Hal ini akan menjadi penghambat penerapan Kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah. “Untuk sekarang kelas VI SMP menggunakan sistem Merdeka Belajar, jika jaringan internet susah bagaimana implementasinya tidak bisa maksimal,” ujarnya kepada Insitekaltim.com, Kamis (3/11/2022). Hal serupa juga terjadi pada…
Insitekltim,Samarinda – Belasan siswa dan siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) dari tujuh sekolah di Samarinda terjaring razia Satpol Pamong Praja (Satpol PP) Kota Samarinda pada jam belajar sekolah. Melihat kejadian tersebut mengundang reaksi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Nidya Listiyono. Ketua Komisi II Nidya Listiyono, mengatakan perlunya peran pengawasan dari orang tua dan dari sekolah untuk memberikan pemahaman kepada siswa, agar tidak meninggalkan kelas pada jam belajar. “Ini perlu memberikan pemahaman kepada para pelajar untuk tidak bolos pada jam pelajaran serta mengawasi mereka lebih ketat,” kata Tio kepada sejumlah wartawan pada kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di SMAN 1…
Insitekaltim,Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) bersama DPRD menyepakati pengerjaan pembangunan infrastruktur besar dengan penggunaan alokasi anggaran multi years (tahun jamak). Anggota DPRD Kutim, Fraksi Keadilan Sejahterah (PKS) Jimmy mengatakan infrastruktur yang paling prioritas dikerjakan tahun depan menggunakan multi years, adalah infrastruktur jalan, pelabuhan , jembatan. “Pemerintah sekarang masih banyak PR yang harus selesaikan. Salah satunya perbaikan jalan antar kecamatan yang rusak parah. Ini sudah dijanjikan di periode pemimpin sebelumnya tapi belum terealisasi,” kata Jimmy kepada awak media, Kamis (3/11/2022). Perbaikan infrastruktur jalan harus menjadi fokus pemerintah sebab mampu menggenjot daya saing produk lokal serta meningkatkan ekonomi masyarakat.…
Insitekaltim, Sangatta – Dalam upaya menertibkan data administrasi catatan sipil Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Ketua DPRD Kutim Joni melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ke sejumlah perusahaan sawit yang ada di Bengalon. Perda tersebut tak lain adalah, Perda Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2011 yang mewajibkan bagi mereka yang berdomisili di Kutim, selama 1 tahun wajib memiliki e-KTP Kutim. “Perda ini sebetulnya sejak periode kedua saya. Kita pun sudah mensosialisasikan ke masyarakat lokal. Dan saya yakin masyarakat lokal umumnya sudah ber-KTP Kutim,” ujarnya kepada Insitekaltim.com, Kamis (3/11/2022). Namun…
Insitekaltim, Sangatta – Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, Anggota DPRD Kutim dari Partai PDI Perjuangan, Faizal Rachman gelar sosialisasi perda (Sosper) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutim Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di wilayah dapil IV Rabu, (2/11/2022). Kegiatan tersebut bagian dari upaya DPRD Kutim, untuk menyebarluaskan perda yang telah diketok bupati, agar pelaksanaan perda ini maksimal di lingkungan masyarakat. Faizal menerangkan, perda yang terdiri dari 42 pasal ini bertujuan untuk melindungi tenaga kerja di Kutim dari Pasal 5 Nomor 3 berisikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelatihan, pemagangan, dan produktivitas tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…