Insitekaltim, Samarinda – Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ratih Rachmawati menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memegang peran strategis dalam pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO di tingkat daerah. Ratih menjelaskan bahwa struktur terbaru gugus tugas kini memuat enam kelompok tugas (pokja) yang membutuhkan kontribusi langsung dari berbagai OPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun, ia menilai masih banyak OPD yang belum memahami perannya secara jelas. “Memang masih banyak OPD yang…
Penulis: Andika Saputra
Insitekaltim, Samarinda – Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Ratih Rachmawati mengungkapkan bahwa sebanyak 12 anak menjadi korban TPPO di Kaltim sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Data tersebut dihimpun melalui SIMFONI PPA, sistem pendataan nasional yang dikelola Kemen PPPA, dan ditangani oleh UPTD PPA Provinsi Kaltim. Ratih menyebutkan bahwa Balikpapan merupakan daerah dengan kasus TPPO tertinggi pada periode 2020 hingga Januari 2024. Sementara Samarinda mencatat peningkatan signifikan sepanjang 2024 hingga 2025, termasuk satu kasus dugaan TPPO…
Insitekaltim, Samarinda – Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Timur (Kaltim) Fachmi Rozano menilai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kaltim belum menunjukkan perkembangan signifikan, meski seluruh perangkat daerah telah ikut menerapkannya. Fachmi menegaskan perlunya penguatan perencanaan pembangunan yang responsif gender untuk menekan ketimpangan yang masih terjadi antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor. “Kalau kita lihat dari indeksnya, perkembangan PUG masih cukup rendah. Semua perangkat sebenarnya sudah berpartisipasi, namun pelaksanaannya belum maksimal,” ujarnya Rabu, 3 Desember 2025. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Kaltim masih menghadapi tantangan pada sejumlah aspek, mulai dari…
Insitekaltim, Samarinda – Fasilitator Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Dwi Hartati mengingatkan arah pembangunan daerah tidak boleh hanya berkutat pada infrastruktur fisik. Menurutnya, perlindungan manusia, lingkungan, dan ekosistem harus menjadi fondasi utama menuju pembangunan berkelanjutan jangka panjang. Hal itu disampaikan pada Rabu, 3 Desember 2025. Ia menekankan bahwa Kaltim tengah mengusung agenda pembangunan hingga 2045 dengan fokus pencapaian Generasi Emas 2025–2030. Ia mencontohkan tragedi banjir di Sibolga dan Aceh yang merusak empat desa sebagai bukti nyata buruknya pengelolaan lingkungan. “Pembangunan harus mencakup perlindungan terhadap manusia, lingkungan, dan ekosistem, bukan hanya fokus pada infrastruktur,” tegasnya. Dwi memaparkan bahwa kesenjangan…
Insitekaltim, Samarinda – Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan DP3A Kalimantan Timur (Kaltim), Fachmi Rozano menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi kunci pembangunan di Benua Etam. Ia mengatakan Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) diharapkan memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah mempertimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan, mengalokasikan anggaran secara adil, dan menghasilkan manfaat yang merata. Fachmi menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan tema “Mewujudkan Pembangunan Berkeadilan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran” yang digelar DP3A Kaltim. Ia juga menyampaikan salam dan pesan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Kaltim,…
Insitekaltim, Samarinda — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pendidikan Aman Bencana resmi memasuki tahap akhir di DPRD Kota Samarinda. Regulasi ini disusun untuk memperkuat upaya mitigasi bencana di lingkungan pendidikan, sekaligus memastikan keselamatan siswa dan tenaga pendidik melalui sistem kesiapsiagaan yang terencana dan terpadu. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim mengatakan, raperda ini akan menjadi landasan hukum penting agar setiap sekolah memiliki ketahanan menghadapi potensi bencana. Ketahanan tersebut mencakup penguatan sumber daya manusia serta kesiapan sarana dan prasarana pendukung. “Prinsip dari raperda ini adalah bagaimana menyiapkan sekolah-sekolah kita agar punya ketahanan terhadap bencana. Kita bicara kesiapan SDM-nya,…
Insitekaltim, Samarinda — Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda menyambut positif finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Regulasi ini dinilai menjadi fondasi penting bagi penguatan posisi serta perlindungan hukum bagi pelaku ekonomi kreatif (Ekraf) di kota tersebut. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Disporapar Samarinda, Agnes Gering Belawing. Ia mengatakan raperda tersebut akan memberikan arah kebijakan yang lebih jelas dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif. Dampaknya, menurut dia, akan dirasakan langsung oleh para pelaku usaha maupun masyarakat secara luas. “Penyusunan raperda ini sangat menentukan langkah kami selanjutnya di bidang pengembangan ekonomi kreatif. Ini punya…
Insitekaltim, Samarinda — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Samarinda sekaligus Anggota Komisi III, Kamaruddin menekankan pentingnya dukungan pembiayaan yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kota Samarinda. Ia mengatakan, seluruh masukan dari pelaku ekonomi kreatif maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah terakomodasi dalam substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Hal ini disampaikan usai rapat finalisasi pembahasan Raperda bersama OPD terkait dan perwakilan pelaku usaha pada Selasa, 2 Desember 2025. “Apa yang diajukan oleh OPD dan pelaku ekonomi kreatif sudah ditampung semua, baik perubahan bab, pasal, hingga landasan hukumnya. Semuanya sudah terakomodir,”…
Insitekaltim, Samarinda – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Samarinda resmi memasuki tahap finalisasi. Setelah melalui rangkaian penyerapaan aspirasi dari berbagai unsur, pembahasan kini berada pada tahap akhir sebelum masuk proses harmonisasi. Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda dari Fraksi PKS Abdul Rohim mengatakan, rapat finalisasi ini menjadi langkah terakhir dalam penyempurnaan draft yang dirumuskan bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pelaku ekonomi kreatif. “Alhamdulillah, sudah banyak masukan yang semakin menyempurnakan draft yang ada. Setelah Perda ini dibuat, pemerintah akan memiliki guidance dan peta jalan yang jelas untuk menata serta mengembangkan ekonomi kreatif di Samarinda,” ujar…
Jakarta, Insitekaltim – Pemerintah Indonesia memimpin upaya global dalam memperjuangkan royalti digital yang adil bagi kreator melalui pengajuan proposal internasional yang mengikat kepada World Intellectual Property Organization (WIPO). Proposal ini dibahas dalam Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR) yang berlangsung pada 1–5 Desember 2025 di Jenewa, Swiss, dan diikuti 194 negara anggota. Inisiatif ini dilatarbelakangi oleh pesatnya pertumbuhan industri kreatif dunia, yang kini bernilai lebih dari US$ 2,3 triliun per tahun, dengan lebih dari 67 persen pasar musik global dikuasai layanan streaming. Namun, sebagian besar nilai ekonomi digital belum dirasakan secara adil oleh para pencipta. Sidang SCCR dipimpin…