Insitekaltim,Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024. Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam mengetok palu sebagai tanda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang pada Kamis (8/8/2024). Rapat paripurna ini dihadiri sekitar 20 anggota DPRD Kota Bontang, Wali Kota Bontang Basri Rase dan Wakil Ketua I DPRD Kota Bontang Junaidi. Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Rustam membacakan rincian anggaran APBD Perubahan 2024 yang mencapai…
Penulis: Sitti
Insitekaltim,Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang Adrofdita menegaskan penurunan anggaran untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Taman Husada Bontang dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang tahun 2024, dapat berdampak serius pada kualitas layanan kesehatan. “Anggaran untuk RSUD turun dari Rp254,71 miliar menjadi Rp247,89 miliar atau turun sekitar Rp6,81 miliar. Kami mempertanyakan keputusan ini mengingat pentingnya layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya, belum lama ini. Menurut politikus PKS itu, penurunan anggaran ini bisa berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD. “Penurunan ini bisa menghambat berbagai program kesehatan yang sedang berjalan, termasuk pelayanan kepada pasien yang membutuhkan perawatan…
Insitekaltim,Bontang – Fraksi Gerindra dan Berkarya mengkritik perencanaan dan perekonomian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. “Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir, disusun bukan berdasarkan kajian yang matang dan selalu berorientasi pada hasil kuantitas, bukan dampak yang berkualitas untuk mencapai kemanfaatan,” ujar Anggota DPRD Bontang Sutarmin saat menyampaikan pandangan fraksi, baru-baru ini. Pergeseran anggaran, program dan kegiatan pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terjadi begitu masif, berdampak pada rendahnya serapan anggaran dan potensi peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di akhir tahun. Menurutnya, pengelolaan…
Insitekaltim,Bontang – Anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal menyuarakan pentingnya penyelesaian ganti rugi lahan dan pengelolaan aset pemerintah dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar bersama Nasdem terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. “Fraksi Golkar bersama Nasdem meminta agar pemerintah menyelesaikan sisa ganti rugi 19 rumah di Pelabuhan Loktuan yang belum diselesaikan sampai saat ini. Penyelesaian ini penting demi kepentingan perluasan pelabuhan dan lahan parkiran,” tegas Faisal dalam rapat kerja DPRD belum lama ini. Penyelesaian ganti rugi, menurutnya tidak hanya penting untuk kepentingan proyek infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan hak-hak warga yang terkena dampak proyek dihormati dan dipenuhi.…
Insitekaltim,Bontang – Fraksi Partai Golkar bersama Nasdem menggarisbawahi pentingnya prioritas pada sektor pendidikan dan kesehatan, dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang 2024. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal dalam Pandangan Umum Fraksi Golkar-Nasdem pada rapat kerja yang digelar baru-baru ini. “Fraksi Golkar bersama Nasdem meminta agar pemerintah memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Sektor-sektor ini adalah fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Faisal. Faisal menyampaikan apresiasi kepada pemerintah kota, atas kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, ia juga menekankan, efisiensi dan efektivitas…
Insitekaltim,Bontang — Anggota DPRD Kota Bontang Suharno tidak setuju dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Suharno menilai pasal-pasal dalam PP tersebut, terutama Pasal 103 ayat 1 dan 4, berpotensi melegalkan pergaulan bebas di kalangan anak usia sekolah dan remaja. “Secara tegas, saya tidak setuju dengan PP ini. Pasal 103 ayat 4 yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja. Justru terkesan melegalkan pergaulan bebas atau seks bebas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan akhlak yang seharusnya diajarkan kepada anak didik,” ungkap Suharno saat dihubungi langsung pada…
Insitekaltim,Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang Maming menekankan perlunya fokus pada penanggulangan pengangguran dan peningkatan pelayanan publik dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Pernyataan tersebut diungkapkan dalam rapat kerja yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang belum lama ini. Dalam rapat tersebut, Maming mengungkapkan penanggulangan pengangguran harus menjadi prioritas utama dalam APBD 2024. Dia mencatat angka pengangguran di Bontang masih tinggi dan memerlukan strategi yang efektif untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai. “Penting bagi APBD 2024 untuk menempatkan penanggulangan pengangguran sebagai prioritas utama. Dengan angka pengangguran yang masih tinggi, kita perlu strategi yang efektif untuk menciptakan…
Insitekaltim,Bontang – Fraksi PKB, PPP dan PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang 2024. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang baru-baru ini. Wakil Ketua Fraksi PKB, PPP dan PDI Perjuangan Maming menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan efektivitas dan manfaat anggaran. Menurutnya, pemerintah harus memberikan penjelasan rinci dan terbuka mengenai alokasi dan penggunaan anggaran. “Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD sangat penting. Kami minta pemerintah kota untuk menyediakan laporan yang jelas dan terperinci mengenai realisasi anggaran. Agar…
Insitekaltim,Bontang – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menuai kritik tajam dari Anggota DPRD Kota Bontang, Adrofdita. PP yang baru saja disahkan ini mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remajA.Langkah ini menurut Adrofdita sangat berisiko terhadap moral generasi muda. Adrofdita, dalam keterangannya pada Rabu (7/8/2024), menilai pasal-pasal dalam PP ini, khususnya Pasal 103 ayat 1 dan 4, berpotensi memberikan pesan yang salah kepada remaja. “Pada Pasal 103 ayat 4 disebutkan bahwa dalam pelayanan kesehatan reproduksi untuk siswa dan remaja, disediakan alat kontrasepsi. Ini sangat mengkhawatirkan karena…
Insitekaltim,Samarinda – Kementerian Hukum dan HAM menggelar Pembekalan Calon Purnabakti Pengayoman yang diselenggarakan dari 1 Agustus 2024 hingga 1 Oktober 2025. Tema diusung “Pensiun Sehat, Bahagia, dan Sejahtera”. Acara digelar di Graha Pengayoman, Selasa 6 Agustus 2024. Pembekalan ini dihadiri secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan dan pejabat lainnya seperti Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Setjen Kemenkumham Rifqi Adrian Kriswanto, serta Kepala Divisi Keimigrasian Said Noviansyah. Kepala Divisi Pemasyarakatan Heri Azhari dan tim mengikuti secara daring dari Aula Kantor Wilayah. Sebanyak 18 calon purnabakti juga bergabung dalam acara ini secara daring. Kepala Biro SDM…