Insitekaltim, Samarinda – Petani di Kalimantan Timur (Kaltim) terus merugi akibat distribusi pupuk subsidi yang dinilai tidak sesuai dengan karakteristik tanah di wilayah setempat. Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Guntur mendesak agar kewenangan distribusi pupuk subsidi diserahkan ke pemerintah daerah. Legislator dari Dapil Kutai Kartanegara ini menilai kebijakan distribusi pupuk subsidi yang diatur pemerintah pusat terlalu sentralistik dan tidak memerhatikan kebutuhan spesifik di setiap daerah. “Ini yang bikin saya susah saat reses. Dimana-mana petani tanya pupuk, tapi kami di DPRD provinsi nggak bisa memasukkan karena semuanya ditangani pusat. Padahal, saya juga orang petani. Prinsip saya, tanpa petani…
Penulis: Sitti
Insitekaltim, Samarinda – Kekhawatiran publik bahwa kasus tambang ilegal di kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda hanya akan menjerat operator lapangan, disorot tajam oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang dijadikan kambing hitam sementara dalang utamanya justru dibiarkan lepas. “Ada kekhawatiran orang tertentu sengaja dikorbankan. Jangan sampai operator lapangan saja yang dijerat, sedangkan pemodal dan dalang utama tetap aman. Jika seperti ini, publik bisa menilai penegakan hukum tidak sungguh-sungguh,” ujarnya saat RDP Gabungan Komisi DPRD Kaltim, Kamis 10 Juli 2025, Ia juga mengkritik perbedaan pendekatan…
Insitekaltim, Samarinda – Reses Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Husin Djufri ke Pulau Maratua dan Derawan, Kabupaten Berau, mengungkap tiga masalah mendesak yang mengancam kelangsungan hidup warga dan pariwisata daerah. Tiga masalah tersebut adalah abrasi pantai, lemahnya jaringan telekomunikasi, dan transportasi yang masih mahal serta tidak optimal. “Masalah utama di sana sekarang itu abrasi pantai. Kalau tidak segera ditanggulangi, bisa jadi sumber air bersih di Pulau Maratua juga ikut punah. Padahal Maratua dan Derawan ini adalah ujung tombak pariwisata Kaltim,” kata Husin, legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP), saat diwawancarai di Samarinda, Rabu 9 Juli 2025. Abrasi yang terjadi telah…
Insitekaltim Samarinda – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) mempercepat proses penerimaan murid untuk tiga Sekolah Rakyat rintisan, dengan target pembukaan resmi pada Juli 2025. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) guna menjaring calon siswa yang tepat sasaran. Kepala Dinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak di Samarinda, Rabu 9 Juli 2025, menjelaskan percepatan ini difokuskan pada tiga lokasi Sekolah Rakyat yang berlokasi di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta SMA Negeri 16 Samarinda. “Yang sudah lebih maju perkembangannya adalah Sekolah Rakyat di BPMP. Siswanya sudah ada yang direkrut…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Guntur menyoroti keberadaan ribuan alat berat yang belum terdata membayar pajak di Kaltim. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, dari total 7.415 unit alat berat yang tercatat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang, hanya sekitar 2.800 unit yang sudah membayar pajak. Artinya, sekitar 4.600–5.000 unit alat berat diduga belum memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD). “Harapan kita nanti strateginya, perusahaan akan kami panggil. Diskusi awal, kita minta data alat berat mereka, lalu kita kroscek. Kalau mereka merasa turut membangun Kaltim, saya yakin satu…
Insitekaltim, Samarinda – Penurunan impor batu bara dari Indonesia oleh China dan India ramai menjadi sorotan nasional. Dua negara raksasa tersebut mulai mengurangi pasokan dari Indonesia dan beralih ke negara lain yang menawarkan batu bara berkalori lebih tinggi. Namun, Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur Guntur menilai penurunan ekspor ini tidak akan memberikan dampak langsung bagi ekonomi Kaltim. “Tidak lah. Batu bara itu bukan hak Kaltim. Tidak ada imbas ke kita,” ujar Guntur saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kaltim ke-22, Rabu 9 Juli 2025. Satu-satunya aspek yang mungkin terdampak hanya dana bagi hasil (DBH), yang merupakan kebijakan pemerintah…
Insitekaltim, Samarinda — Persoalan banjir di Kutai Kartanegara (Kukar) tak kunjung menemukan solusi tuntas. Kondisi ini mendorong DPRD Kalimantan Timur untuk mengambil langkah alternatif, salah satunya dengan mengusulkan pengerukan Sungai Mahakam dilakukan oleh perusahaan daerah (perusda). Anggota Komisi II DPRD Kaltim Guntur menilai banjir di Kukar semakin parah akibat curah hujan ekstrem yang dibarengi pendangkalan Sungai Mahakam. Ia menilai kondisi sedimentasi yang sudah menahun menjadi penyebab utama air sulit surut. “Pada saat curah hujan tinggi, alam tidak bisa kita bendung. Salah satu penyebab utama lambatnya air surut di Kukar adalah sedimentasi Sungai Mahakam yang sudah mencapai 5 sampai 7 sentimeter…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Sarkowi V Zahry, menjawab keraguan masyarakat terkait program Gratispol yang dinilai tidak sepenuhnya gratis. Menurutnya, realisasi program ini memang membutuhkan penyesuaian, baik dari sisi regulasi maupun kemampuan fiskal daerah. “Kalau ada yang berpendapat bahwa program Gratispol ternyata tidak sepenuhnya gratis, ya bisa saja memang benar. Awalnya, ini merupakan janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur untuk menggratiskan pendidikan tinggi. Namun, dalam perjalanannya harus menyesuaikan dengan kapasitas fiskal kita,” ujar Sarkowi saat diwawancarai, Rabu 9 Juli 2025. Ia menjelaskan, secara faktual, keuangan daerah tidak cukup untuk menanggung biaya pendidikan tinggi secara penuh dan…
Insitekaltim, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Baharuddin Demmu meminta pemerintah pusat untuk mengembalikan kewenangan bantuan pertanian dan perkebunan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota. Langkah ini dinilai penting agar kebutuhan para petani dan pekebun di Kalimantan Timur bisa diakomodasi lebih cepat dan sesuai kondisi lapangan. Baharuddin mengungkapkan, selama ini banyak sekali usulan bantuan dari masyarakat, terutama terkait sektor pertanian dan perkebunan. Namun, pemerintah daerah tidak dapat menindaklanjuti secara langsung karena terbentur aturan yang mewajibkan kebijakan bantuan tersebut ditangani oleh pemerintah pusat. “Banyak usulan pertanian, tapi kami tidak membahas karena aturan kebijakan bantuan tanaman pangan dan perkebunan itu…
Insitekaltim, Samarinda – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Baharuddin Demmu mengajak masyarakat aktif memberikan masukan untuk dua rancangan peraturan daerah (raperda) penting yang sedang disiapkan, yaitu Raperda Penyelenggaraan Pendidikan dan Raperda Lingkungan Hidup. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar raperda yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan di lapangan. “Masukan dari rakyat itu luar biasa penting. Kami berharap sebelum dibahas di pansus, masyarakat bisa menyampaikan saran sebanyak-banyaknya,” kata Baharuddin saat ditemui di DPRD Kaltim, Rabu 9 Juli 2025. Raperda Penyelenggaraan Pendidikan merupakan inisiatif DPRD yang kini sedang menunggu respon dari pimpinan untuk segera dibahas…