Insitekaltim, Samarinda – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik resmi membuka Workshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD dan BUMdes pada Selasa, (8/10/2024) di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim.
“Kita menyambut baik dan mengapresiasi walaupun sekali lagi kita belum optimal dan masih banyak tugas yang harus kita benahi,” ungkap Akmal.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur menginisiasi kegiatan yang bertajuk Optimalisasi Kontribusi untuk Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Sebagai Upaya Mendorong Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinilai belum maksimal.
Pada kesempatan itu, Akmal Malik memberikan banyak masukan. Di antaranya BPKP diminta tidak berdiri sendiri melainkan menghadirkan serangkaian organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bersama-sama bergerak meningkatkan perekonomian.
Sebab menurutnya, ketika bicara mengenai pertumbuhan ekonomi maka akan terkait dengan berbagai aspek seperti sumber daya manusia, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan. Sehingga penting bersikap kolaboratif.
“Undang mereka, hadir, sertakan. Keroyok sama-sama BUMDes,” pintanya.
Bahkan pada kesempatan itu, Akmal meminta BPKP tidak menghadirkan dirinya dalam pelaksanaan workshop tersebut. Sebab semestinya BPKP memberikan panggung bagi BUMD yang berhasil mengembangkan usahanya.
“Seharusnya bukan saya yang berbicara tetapi BUMD yang sukses. Berikan mereka kesempatan berbagi pengalaman, apa yang membuat mereka sukses. Untuk menghargai yang sukses, kita hargai kucing yang bisa nangkap tikus,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, Akmal juga sempat memaparkan dari 8 BUMD provinsi, hanya ada 3 yang sehat. Sedangkan 5 di antaranya justru terus menerus meminta dana sehingga Akmal menilai BUMD tersebut tidak berjalan dengan baik dan memerlukan evaluasi.
“Lebih baik kita cegah jangan ada dusta di antara kita,” pungkasnya.
