Insitekaltim,Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim resmi menyepakati nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Kesepakatan ini dicapai dalam rapat paripurna ke-29 yang dihadiri oleh berbagai elemen pemerintahan, Kamis malam (22/8/2024) di Samarinda. Dengan anggaran yang mencapai Rp21 triliun, APBD 2025 dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Timur, salah satu provinsi paling kaya sumber daya alam di Indonesia, yang juga menjadi pusat perhatian nasional sebagai lokasi baru ibu kota Indonesia, Nusantara.
Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menegaskan pentingnya percepatan penyerapan APBD pada tahun 2025. Ia menyoroti bahwa penyerapan anggaran yang lambat di awal tahun hingga triwulan ketiga sering kali disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang. Untuk mengatasi hal ini, perencanaan pembangunan akan dimulai lebih awal melalui proses lelang dini.
“Kami telah menyetujui bersama Pemprov Kaltim. Ke depannya, kami akan menggenjot agar penyerapan APBD bisa lebih cepat,” ungkap Hasanuddin Mas’ud.
Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia, kini menghadapi tantangan baru dengan perannya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menuntut penyerapan anggaran yang lebih cepat dan efisien untuk mendukung berbagai proyek strategis yang sedang berlangsung.
Hasanuddin Mas’ud menekankan bahwa perencanaan yang baik adalah kunci untuk menghindari kegagalan. Ia berharap pada 2025, anggota DPRD yang baru bisa bekerja sama dengan badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) untuk menyusun perencanaan yang lebih matang.
“Pekerjaan tanpa perencanaan adalah merencanakan kegagalan,” ujar pria yang lebih akrab disapa Hamas itu.
Pentingnya perencanaan ini sangat relevan mengingat Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang ekonomi Indonesia di Asia Tenggara. Dengan adanya IKN, Kalimantan Timur menjadi titik fokus pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang memerlukan perencanaan matang untuk mencapai target pembangunan nasional.
Sekretaris DPRD Kaltim Nor Hayati Usman menjelaskan bahwa APBD 2025 telah dirancang untuk mendukung pembangunan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026. Dengan total pendapatan daerah sebesar Rp20,10 triliun dan belanja daerah sebesar Rp20,95 triliun.
Kalimantan Timur, yang juga terkenal memiliki hutan tropis dan keanekaragaman hayati, diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan, terutama dengan target penurunan emisi cukup besar pada tahun 2025. Nor Hayati menekankan bahwa realisasi pendapatan menjadi faktor kunci untuk memastikan tercapainya target pembangunan.
Sebagai penghasil batu bara yang signifikan, Kaltim memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memastikan pendapatan tersebut bisa direalisasikan sesuai target, terutama dengan adanya fluktuasi harga komoditas global, dan peralihan ke energi terbarukan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan bahwa Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 yang telah disetujui ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, sebelum akhirnya ditetapkan menjadi perda.
Kesepakatan atas APBD 2025 ini menjadi langkah strategis bagi Kalimantan Timur dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan, terutama dengan adanya proyek besar IKN Nusantara. Dengan perencanaan yang matang, percepatan penyerapan anggaran, dan strategi yang efektif, diharapkan Kalimantan Timur bisa terus maju sebagai provinsi yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga berperan vital dalam pembangunan nasional.
“Ke depannya, kami akan memantau kinerja dan memonitor anggaran supaya berjalan dengan baik. Setelah APBD ditetapkan, kami siap untuk melakukan lelang dini untuk tahun 2025,” ucap Sri Wahyuni.