Insitekaltim,Kukar – Kegiatan pembahasan Rancangan Pra Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 antara Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan DPRD Kukar dilakukan Novotel Maliaboro, Yogyakarta, Minggu (5/11/2023)
Dalam proyeksi pendapatan APBD Tahun 2024, terdapat perubahan signifikan. Penerimaan daerah yang semula ditetapkan sebesar Rp12,449 triliun berdasarkan kesepakatan KUA dan PPAS, kini mengalami kenaikan hingga Rp13,376 triliun, naik sebesar Rp927 miliar.
Proses pembahasan juga melibatkan pembiayaan daerah, dengan usulan kesepakatan KUA PPAS sebesar Rp750 miliar, yang sesuai dengan rancangan APBD akhirnya. Sementara jumlah pengeluaran pembiayaan juga mencapai angka yang sama, yakni Rp127 miliar, sehingga pembiayaan netto usulan kesepakatan KUA PPAS adalah Rp623 miliar.
Selain itu, alokasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mengalami peningkatan signifikan, naik dari Rp961 miliar pada tanggal 8 Oktober 2023 menjadi Rp927 miliar pada tanggal 5 November 2023, mewakili peningkatan sebesar Rp34 miliar.
Pentingnya pemanfaatan dana ini juga tercermin dalam alokasi untuk Mandatory Spending. Alokasi pendidikan sebesar Rp2,897 triliun (minimal 20 persen dari R-APBD), alokasi kesehatan sebesar Rp1,7 triliun (minimal 10 persen dari total R-APBD), diklat ASN sebesar Rp33,858 miliar (0,20%), dan pengawasan sebesar Rp66,641 miliar (0,50%).
Rendi Solihin menjelaskan alokasi dana untuk infrastruktur mencapai Rp4,789 triliun, memenuhi minimal alokasi sebesar 40 persen dari total pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Selain itu, alokasi dana desa mencapai Rp992,454 miliar, setara dengan 10 persen dari total pendapatan DBH dan DAU.
Lebih lanjut, Rendi Solihin menekankan bahwa tambahan dana dari DBH sawit dan DAU Specific Grant akan difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan kabupaten yang berperan sebagai jalur logistik pengangkutan kelapa sawit.
DAU Specific Grant, berdasarkan UU/1/2022, akan digunakan untuk peningkatan layanan publik daerah di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan mendukung pendanaan kelurahan melalui kebijakan penggunaannya (earmarked), termasuk DAK fisik dan DAK non fisik.
Rendi Solihin mengatakan pihaknya berkomitmen memfokuskan perhatian pada perencanaan anggaran yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kutai Kartanegara. (Adv)