Insitekaltim,Jakarta – Untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Presidensi G20 di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyiapkan beberapa langkah untuk mengantisipasi lonjakan orang asing.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto mengatakan langkah pertama adalah peningkatan layanan saat keluar masuk orang asing di Bandara. Hal itu bertujuan agar tidak terjadi penumpukan dan kepadatan, akan dipersiapkan beberapa konter tambahan disamping konter reguler.
“Terdapat tiga konter khusus Presidensi G20 dan 13 konter layanan reguler. Jika terjadi penumpukan, empat konter reguler akan dialihfungsiian menjadi konter delegasi G20,” jelasnya.
Sehingga dengan peningkatan tersebut, jumlah petugas layanan imigrasi juga akan ditambah dua kali lipat. Termasuk sarana prasana dan perangkat pendukung lainnya.
“Kedua kami menyiapkan jumlah sumber daya manusia (SDM) petugas imigrasi. Secara organik, imigrasi di Bali berjumlah 32 orang. Persiapan KTT G20 di Bali ini, kami tambah menjadi 64 orang. Perangkat pendukungnya juga, seperti komputer dan lainnya akan ditambah menjadi 64 paket unit,” lanjutnya.
“Selain itu disediakan juga 10 mobile unit. Unit ini akan ditempatkan di sejumlah pos. Termasuk pos VVIP dan terminal kedatangan,” terangnya
Kata dia, memastikan agar layanan tetap lancar, pelayanan keimigrasian akan terus dikawal hingga kepulangan delegasi beserta rombongannya nanti.
“Untuk kepulangan delegasi Kemenkumham menyiapkan 10 petugas dan 10 perangkat komputer. Kami pastikan delegasi G20 akan mendapatkan layanan keimigrasian yang baik sejak kedatangan hingga kepulangan,” tegas Andap.
Antisipasi adanya penyalahgunaan visa atau overstay, pengawasan terhadap orang-orang asing tetap dilakukan secara ketat, diantaranya melalui pemantauaan durasi izin waktu. Pasca KTT, tim pengawasan orang asing atau tim PORA akan intensif melaksanakan tugas-tugasnya.
“Peningkatan pelayanan terhadap orang asing tidak berarti memperlemah pengawasan terhadap keberadaan mereka. Tim PORA akan bekerja lebih intensif agar tidak terjadi penyalahgunaan visa atau overstay,” jelas Andap.
Untuk memperlancar tugas tersebut, kementerian di bawah komando Yasonna Laoly ini juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait seperti TNI, Polri dan Pemda.
“Khusus penanganan VVIP yang menjadi ranah TNI. Saya juga sudah menitipkan kepada Panglima TNI mengenai tugas-tugas layanan keimigrasian agar terjadi sinergisitas demi terselenggaranya tugas masing-masing instansi sesuai amanat undang-undang (UU) yang diemban masing-masing dalam rangka mendukung dan menyukseskan KTT G20 di Bali nanti,” pungkasnya..