Insitekaltim,Samarinda- Penggusuran pedagang kaki lima (PKL) yang kerap kali dilakukan Pemkot Samarinda disayangkan. Pasalnya, penggusuran dilakukan tanpa lebih dulu menyediakan tempat relokasi bagi PKL.
Misalnya saja yang terjadi bagi PKL yang berjualan di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, pada Oktober 2022 lalu. Pemkot berdalih jika penggusuran dilakukan akibat Tepian Mahakam merupakan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dan juga mengganggu lalu lintas.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda Anhar pun turut bersuara. Ia sangat geram dengan sikap yang diambil oleh pemkot.
Menurutnya, PKL sebenarnya hanya perlu diberi perhatian khusus dan ruang untuk berjualan demi mengumpulkan rezeki sehari-hari.
“Contoh PKL Tepian Mahakam yang digusur. Coba saja berikan mereka ruang dengan metode dan manajemen penataan PKL yang bagus tanpa harus memindahkan dan tanpa harus mengejar-ngejar mereka,” kritik Anhar, Kamis (2/2/2023).
Apalagi dengan kehadiran PKL, menurut Anhar dapat menjadi peluang ataupun kesempatan agar kuliner khas Kota Tepian dapat dipasarkan sekaligus meningkatkan ekonomi rakyat.
“PKL juga termasuk memiliki potensi besar yang dapat menumbuhkan nilai ekonomi masyarakat. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata,” bebernya.
Politikus PDIP ini juga berharap, para PKL ke depannya dapat dibina dengan baik dan menjadi ladang ekonomi Kota Samarinda. Tujuan pembinaan pun mulia, untuk meningkatkan kualitas produk mereka serta berkontribusi besar untuk meningkatkan PAD Samarinda.
Anhar melanjutkan, jika perencanaan dan pembangunan yang katanya bakal digodok pemkot, jangan hanya mengejar keindahan kota semata tanpa melihat sisi kepedulian bagi kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai terlihat indah tapi rakyat secara ekonomi sengsara. Sebenarnya PKL juga bisa memberikan nilai tambah APBD kita lewat PAD yang perlu Pemkot Samarinda pikirkan lebih baik,” pungkasnya.