
Reporter : Nada – Editor : Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Komisi II DPRD Kaltim lakukan agenda Rapat Kerja dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim, di Lantai 3 Gedung D Komplek DPRD Kaltim, Selasa (26/11/2019).

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana H Wang. Diikuti anggota Komisi II, dan dihadiri Kepala Dinas BPKAD M. Sa’duddin AK.
Veridiana H Wang, mengatakan hingga detik ini pemerintah belum memiliki data valid tentang berapa jumlah aset daerah yang dipunyai Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Pemerintah daerah juga belum punya tata kelola terhadap aset daerah,” ungkapnya.

Veridiana memberikan contoh seperti, rumah pemerintah yang dipakai dan semacam ada uang sewanya.
“Mereka akan menyetor itu ke kas daerah tapi tidak punya nomer klaturnya, langsung disetor ke bendahara. Tentu ini pencatatannya juga menjadi kurang valid,” katanya.
Ia mengaku, bahwa agenda hari ini untuk menggali bagaimana pemerintah mengelola aset-asetnya yang ada.
“Seandainya aset ini dikelola dengan baik, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita akan tinggi,” lanjutnya.
Ia menambahkan, hal tersebut berlangsung sudah lama. Dan tidak ada standar tata kelolanya.
Kemudian, disinggung mengenai beberapa bangunan yang sampai saat ini masih mandek, Veridiana kembali menegaskan hal tersebut perlu data.
“Seandainya ini ada data yang jelas, maka bangunan-bangunan yang mangkrak itu akan bisa dilanjutkan dan jelas untuk apa. Ini yang kita harus perjelas, mungkin bisa dengan membuat Pergub atau Perda,” sambungnya.

Kepala Dinas BPKAD M. Sa’duddin AK juga memberikan komentarnya.
“Semua sudah kami paparkan, ini merupakan rapat pertama dan nanti akan kami lanjutkan kembali di rapat selanjutnya. Ada banyak aset di Kaltim yang mangkrak, seperti ex-Hotel Wisma Atlit di Sempaja dan beberapa tanah juga,” pungkasnya.
Untuk Hotel Atlit sendiri, ia mengaku akan konsen dalam masalah tersebut.
“Mungkin ada isu kalau ex-Hotel Wisma Atlit akan diurus oleh pihak swasta tapi kita harus lihat kembali. Karena aset daerah harus dilihat akan menghasilkan berapa, dan jika tinggi itulah yang dipilih. Tapi untuk sekarang belum,” tutupnya.
