Insitekaltim, Samarinda – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda memastikan akan kembali menggelar demonstrasi di Kantor PLN UP3 Samarinda setelah aksi jilid kedua pada Kamis, 5 November 2026 berakhir ricuh.
Tak hanya mengulang tuntutan terkait krisis listrik di Kalimantan Timur (Kaltim), HMI kini menambahkan desakan pencopotan Manajer PLN UP3 Samarinda, Adrian Sitompul. Mereka menilai pihak PLN belum mampu memberikan jawaban terbuka atas persoalan pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung selama beberapa bulan.
Kepala Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda HMI Cabang Samarinda Muhammad Shefa mengatakan, aksi kali ini melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, termasuk Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) serta kelompok ibu-ibu yang turut menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, massa sebelumnya telah dua kali memperingatkan akan masuk ke halaman kantor PLN. Namun, pihak perusahaan hanya menawarkan audiensi terbatas dengan melibatkan 10 orang perwakilan massa.
“Kami datang bersama, kami masuk bersama. Bahkan jika hanya sekadar audiensi di halaman parkir seperti minggu lalu, kami terima asalkan ada data yang dibuka oleh pihak PLN. Baik itu dalam bentuk print out, kami pun terima,” kata Shefa.
Ia menilai tawaran audiensi tersebut tidak menjawab tuntutan utama massa karena tidak disertai keterbukaan data mengenai gangguan pembangkit yang menjadi penyebab pemadaman bergilir.
Situasi kemudian memanas hingga terjadi bentrokan antara massa dan aparat kepolisian. Shefa juga menuding aparat melakukan tindakan represif terhadap peserta aksi dan menyebut Kapolsek bernama Asriadi yang berada di barisan kepolisian tidak mampu menghentikan tindakan tersebut.
Akibat kericuhan itu, Ketua Umum HMI Cabang Samarinda Achmad Fawwaz Albani, mengalami luka pada bagian bibir dan lebam di tubuhnya.
“Ketua HMI Cabang Samarinda terdesak, terduduk, tengkurap, jatuh di sana dan ada pecah bibirnya dan lebam-lebam juga,” ungkapnya.
Atas kejadian tersebut, HMI menyatakan akan membawa persoalan dugaan tindakan represif aparat ke ranah pengawasan kepolisian. Massa juga berencana mendatangi Mako Polresta Samarinda untuk meminta tindak lanjut atas insiden yang terjadi di Kantor PLN.
Di luar persoalan bentrokan, HMI menegaskan tuntutan terhadap PLN belum selesai. Ada tiga poin yang kini menjadi fokus perjuangan mereka.
Pertama, mendesak pencopotan Manajer PLN UP3 Samarinda, Adrian Sitompul, karena dinilai tidak mampu memberikan jawaban atas tuntutan yang telah disampaikan dalam aksi sebelumnya.
Kedua, meminta PLN membuka informasi secara transparan mengenai penyebab kerusakan pembangkit yang memicu krisis pasokan listrik di Kaltim. HMI menginginkan penjelasan disertai data yang dapat diperiksa publik, bukan sekadar pernyataan lisan.
Ketiga, menuntut kompensasi bagi masyarakat Kota Samarinda yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik bergilir.
Shefa menegaskan, HMI tidak akan menghentikan tekanan terhadap PLN hanya karena aksi kedua berakhir ricuh.
“Untuk aksi PLN itu enggak selesai. Kami akan kembali lagi dengan massa yang lebih banyak, dengan mengumpulkan masyarakat-masyarakat terdampak untuk meminta pertanggungjawaban,” tegasnya.
Setelah aksi tersebut, HMI berencana mengumpulkan massa di Sekretariat Cabang Samarinda untuk menyusun dan merilis pernyataan sikap terkait dugaan tindakan represif aparat kepolisian.
Mereka juga menyiapkan konsolidasi untuk menggelar demonstrasi jilid ketiga di Kantor PLN UP3 Samarinda dengan melibatkan lebih banyak masyarakat terdampak pemadaman listrik.
