Samarinda, Insitekaltim – Sejumlah persoalan pelayanan kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah pergantian kepemimpinan Dinas Kesehatan (Dinkes), pemetaan program dan evaluasi terhadap kendala layanan menjadi langkah awal yang disiapkan untuk menentukan prioritas penanganan.
Kepala Dinkes Kaltim Andi Muhammad Ishak mengatakan, konsolidasi internal mulai dilakukan sehari setelah dirinya dilantik pada Senin, 28 September 2026.
Langkah tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi program yang perlu dipertahankan, dievaluasi, maupun dipercepat, termasuk kegiatan yang akan berjalan melalui APBD Perubahan 2026.
“Yang sudah berjalan baik tentu harus dipertahankan dan diteruskan. Sementara yang masih dalam proses akan kami lihat kembali. Kalau memang perlu percepatan, tentu akan kami dorong,” ujarnya, Selasa, 29 September 2026.
Pemetaan itu, menurut Andi, diperlukan untuk mengetahui penyebab berbagai persoalan yang belum terselesaikan sekaligus menentukan bentuk intervensi yang dibutuhkan. Dinkes akan berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum menetapkan langkah lanjutan.
Ia mengakui masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan di sektor kesehatan. Karena itu, evaluasi akan dilakukan terhadap program dan kegiatan yang sedang berjalan, agar penanganan tidak hanya berfokus pada kelanjutan agenda, tetapi juga menyasar hambatan yang berdampak terhadap pelayanan masyarakat.
Salah satu program yang akan dikawal ialah Gratispol dan Jospol, yang menjadi bagian dari program Pemerintah Provinsi Kaltim. Andi menyebut sosialisasi perlu diperkuat agar masyarakat memahami cakupan dan mekanisme program, sehingga tidak muncul perbedaan antara harapan warga dan tujuan kebijakan.
“Program yang sekarang menjadi perhatian tentunya Gratispol dan Jospol. Kami akan mengawal sesuai dengan maksud Pak Gubernur menjalankan program ini. Kami juga berharap masyarakat tidak salah mempersepsikan program tersebut sehingga ekspektasinya tidak berbeda dengan tujuan program,” katanya.
Dukungan pembiayaan, lanjutnya, perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan. Ketersediaan sarana dan prasarana, terutama rumah sakit dan fasilitas layanan di wilayah yang sulit dijangkau, menjadi bagian yang perlu diperhatikan agar akses kesehatan tidak hanya bergantung pada kemampuan pembiayaan.
“Selain pembiayaan, kami juga akan mendorong sarana dan prasarana pelayanan, terutama rumah sakit di daerah-daerah yang mungkin masih sulit dijangkau. Harapannya masyarakat semakin mudah mendapatkan akses layanan kesehatan,” tuturnya.
Selain memperkuat pelayanan kuratif atau pengobatan, Dinkes Kaltim juga berencana meningkatkan upaya promotif dan preventif. Pendekatan tersebut diarahkan untuk menjaga masyarakat tetap sehat, sekaligus mencegah kondisi pasien berkembang menjadi lebih berat akibat terlambat memperoleh penanganan.
“Kami tidak hanya mengedepankan layanan kuratif. Promotif dan preventif juga akan lebih diperkuat supaya masyarakat yang sehat tetap sehat. Sedangkan masyarakat yang sakit bisa segera mendapatkan pelayanan agar kondisinya tidak semakin berat,” jelasnya.
