Insitekaltim, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersama DPRD Kota Samarinda mendorong keterlibatan lebih besar dari dunia usaha dalam mendukung penanganan kondisi darurat yang tengah dihadapi masyarakat. Perusahaan dinilai dapat mengambil peran melalui dukungan sarana maupun kebutuhan penunjang bagi petugas dan relawan di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda Suwarso usai mengikuti hearing bersama Komisi III DPRD Kota Samarinda, Selasa, 15 September 2026.
Suwarso mengatakan, keterlibatan perusahaan sebenarnya telah berjalan di sejumlah wilayah. Namun, kontribusi tersebut dinilai masih dapat diperkuat agar dukungan terhadap penanganan kondisi darurat dapat dilakukan secara lebih maksimal.
“Komisi III akan mengundang beberapa perusahaan supaya ikut berpartisipasi dan berkontribusi,” kata Suwarso.
Ia mencontohkan sejumlah perusahaan di kawasan Palaran yang selama ini turut membantu ketika terjadi kondisi darurat. Perusahaan menyediakan mobil tangki untuk mendukung kebutuhan operasional kendaraan milik relawan, pemadam kebakaran, maupun BPBD yang bekerja di lapangan.
Selain dukungan berupa kendaraan dan sarana operasional, perusahaan juga disebut telah memberikan bantuan lain, seperti masker serta kebutuhan nutrisi bagi petugas dan relawan.
Menurut Suwarso, pola dukungan tersebut akan terus digali dan dikoordinasikan agar keterlibatan perusahaan tidak berhenti pada bantuan sesaat, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadapi kondisi darurat di Samarinda.
“Kita akan gali kembali supaya lebih maksimal,” ujarnya.
Kolaborasi antara pemerintah, DPRD, perusahaan, relawan, dan masyarakat menjadi penting karena penanganan kondisi darurat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, terutama ketika kebutuhan di lapangan meningkat dan melibatkan banyak kelompok masyarakat.
Di sisi lain, Suwarso juga menyampaikan bahwa DPRD memberikan sejumlah masukan kepada pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kondisi serupa. Salah satunya dengan mendorong pemerintah menggali potensi dukungan anggaran dari berbagai sumber, termasuk pemerintah pusat.
Menurutnya, dukungan lintas sektor diperlukan agar langkah penanganan tidak hanya berorientasi pada respons ketika kejadian berlangsung, tetapi juga memperkuat kesiapan pemerintah menghadapi kondisi darurat.
Lanjutnya, koordinasi antarlembaga selama penanganan di lapangan terus dilakukan. Sejumlah unsur, mulai dari BPBD, pemerintah daerah, relawan hingga instansi terkait, dilibatkan sesuai dengan kebutuhan.
“Kita upayakan maksimal karena teman-teman dari BPBD Kaltim, PMI, BWS, Kementerian PU, PDAM ini juga alhamdulillah untuk melayani masyarakat tetap semangatnya tinggi,” terangnya.
Dengan penguatan kolaborasi tersebut, pemerintah berharap dukungan dari sektor swasta dapat semakin terarah dan mampu membantu mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat ketika terjadi kondisi darurat di Kota Samarinda.
