Insitekaltim, Samarinda – Eskalasi politik di Karang Paci sebutan Gedung DPRD Kaltim kembali menghangat menjelang penjadwalan ulang Rapat Paripurna Hak Angket yang diagendakan pada Senin, 13 Juli 2026 mendatang.
Fraksi Partai Golkar secara terbuka memberikan sinyal kuat akan mempertahankan sikap politiknya untuk kembali tidak menghadiri rapat krusial tersebut.
Sikap tegak lurus terhadap instruksi partai ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (Hamas) usai pelantikannya sebagai Ketua Forum DAS Kaltim di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, 2 Juli 2026.
“Sejauh ini sih ya kita pasti ikut fraksi lah. Apa kata fraksi kemarin? kalau kemarin kan katanya tidak ikut. Ya berarti itulah. Tidak mungkin kita melawan ketua fraksi kita. Kita kan anggota,” tegas Hamas.
Sebagai unsur pimpinan DPRD Kaltim, Hamas menilai potensi tidak terpenuhinya kuorum akibat perbedaan sikap kehadiran antar-fraksi merupakan hal yang lumrah dalam konstelasi politik parlemen.
Baginya, perbedaan pandangan terkait urgensi penggunaan hak penyelidikan ini merupakan cerminan dinamika kelompok yang sah.
“Itu kan urusan fraksi, saya memang pimpinan di DPRD, tetapi ini kan suara fraksi. Jadi kalau mau ikut atau tidak ikut, itu kan demokrasi aja. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, nanti dilihat yang mana yang paling banyak. Biasanya demokrasi itu tidak semuanya harus setuju dong,” imbuhnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Kaltim Yenni Eviliana, membenarkan, mekanisme kelanjutan hak angket ini sudah masuk dalam agenda Badan Musyawarah (Banmus).
Kendati tanggal pelaksanaannya sudah dipatok, Yenni mengakui dinamika di internal kedewanan masih sangat cair.
“Pembahasan hak angket sudah masuk dalam agenda Banmus. Untuk sementara dijadwalkan pada 13 Juli, namun pelaksanaannya masih menunggu perkembangan agenda DPRD,” jelas Yenni usai Banmus beberapa hari lalu.
Politisi perempuan ini juga memproyeksikan bahwa sengkarut hak angket ini tidak akan bisa diputus hanya dalam satu kali ketukan palu paripurna.
“Pembahasan sebelumnya belum menghasilkan keputusan, sehingga diperlukan rapat lanjutan untuk menyelesaikan proses tersebut,” tambahnya.
Sikap Fraksi Golkar ini merupakan kelanjutan dari hasil Rapat Paripurna ke-12 sebelumnya. Saat itu, usulan hak angket belum bisa berjalan akibat tidak terpenuhinya syarat kuorum kehadiran anggota dewan.
Golkar menjadi salah satu fraksi yang tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, langkah yang juga diikuti secara kompak oleh Fraksi PAN.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim Muhammad Husni Fahruddin alias Ayub mengatakan alasan mendasar di balik penolakan partainya.
Ayub menilai substansi masalah yang disorongkan oleh fraksi-fraksi pengusul hak angket masih terlalu umum dan belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk naik ke tingkat penyelidikan resmi.
“Kalau konsep berpikir kami, hak angket belum relevan digunakan untuk persoalan yang diusulkan teman-teman pengusul. Maka tidak mungkin kemudian kami menyetujui hak angket ini,” pungkas Ayub.
