Insitekaltim, Samarinda – Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah menyoroti arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Pembahasan APBD ke depan akan menjadi perhatian serius bagi DPRD, khususnya dalam memastikan anggaran tidak hanya terserap untuk kebutuhan pemerintahan, tetapi juga menjawab persoalan masyarakat.
Kondisi efisiensi anggaran membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Setiap belanja daerah perlu dikaji agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kelompok kecil yang membutuhkan pelayanan publik.
“Pertama kami di DPRD Kota Samarinda nanti akan menggarisbawahi bagaimana pembahasan APBD Kota Samarinda ini lebih berpihak kepada masyarakat kecil,” ujar Helmi di Kantor DPD PDIP Kaltim, Minggu, 21 Juni 2026.
Ia menjelaskan, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan program pemerintah kota memiliki dampak nyata, bukan sekadar menjadi kegiatan administratif tanpa manfaat yang jelas.
Beberapa sektor yang harus menjadi perhatian utama dalam penyusunan program, seperti kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur yang menyentuh kebutuhan masyarakat di lingkungan.
“Tentu karena ini masih dalam tahap efisiensi, kita meminta kepada pemerintah kota agar program itu betul-betul yang langsung bersinggungan dengan masyarakat. Seperti kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur yang memang berdampak terhadap lingkungan masyarakat,” katanya.
Pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dalam kondisi keterbatasan fiskal, pemerintah harus mampu memilah mana program yang benar-benar prioritas dan mana kegiatan yang masih dapat dievaluasi.
Namun demikian, agar efisiensi tidak mengabaikan kebutuhan internal pemerintahan. Belanja wajib, termasuk kewajiban pemerintah terhadap aparatur sipil negara (ASN), tetap harus diperhitungkan dalam penyusunan anggaran.
“Belanja wajib terhadap ASN itu sendiri juga tidak boleh kita sampingkan. Jadi semuanya harus berjalan seimbang,” tandasnya.
