Insitekaltim, Samarinda — Harga beras di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang sempat mencapai Rp1 juta per karung ukuran 25 kilogram disebut dipengaruhi kondisi geografis dan kendala distribusi. Pemerintah menegaskan harga tersebut tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Mahulu.
Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DP2KUKM) Kalimantan Timur (Kaltim) Ali Wardana menjelaskan, kondisi alam di Mahulu telah lama menjadi tantangan dalam distribusi bahan pokok, terutama saat musim tertentu yang membuat akses transportasi semakin sulit.
Ia mengatakan, harga beras yang mencapai Rp1 juta per 25 kilogram terjadi di wilayah tertentu dengan akses distribusi yang sangat terbatas. Secara umum, harga beras di Mahulu masih berada pada kisaran normal sesuai kondisi wilayah setempat.
“Perlu diketahui, harga tersebut tidak terjadi di seluruh Kabupaten Mahulu. Secara umum harga beras di sana masih stabil sesuai jangkauan wilayah dan akses distribusinya,” ujar Ali, Senin, 9 Februari 2026.
Menurutnya, perbedaan harga dengan daerah perkotaan seperti Samarinda merupakan hal yang wajar, karena adanya tambahan biaya transportasi. Distribusi barang ke wilayah pedalaman Mahulu sering kali tidak dapat dilakukan melalui jalur sungai, sehingga harus menggunakan jalur darat dengan risiko yang tinggi.
Kondisi jalan yang berat membuat kendaraan pengangkut tidak dapat membawa muatan penuh. Truk dengan kapasitas 10 ton misalnya, hanya mampu mengangkut sekitar 5 ton demi mengurangi risiko kecelakaan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya ongkos distribusi dan harga jual barang di tingkat konsumen daerah sana.
Selain itu, dalam kondisi normal harga beras 25 kilogram di Mahulu berada di kisaran Rp500 ribu per karung. Namun ketika kondisi alam memburuk dan distribusi semakin sulit, harga dapat meningkat secara bertahap mulai Rp700 ribu hingga maksimal Rp1 juta.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi tersebut perlu disikapi secara berimbang dan tidak hanya dilihat dari harga tertinggi yang beredar. Pemerintah juga mendorong adanya solusi jangka panjang untuk mengatasi persoalan distribusi di wilayah terpencil.
“Solusi jangka pendek seperti operasi pasar, pasar murah, dan subsidi ongkos angkut belum cukup. Diperlukan langkah jangka panjang agar distribusi ke daerah terpencil bisa lebih stabil,” pungkasnya.
