Insitekaltim, Samarinda — Anggota DPRD Kota Samarinda menggelar kegiatan reses dengan melibatkan tiga kecamatan sekaligus guna menyerap aspirasi masyarakat secara lebih luas. Dalam kegiatan reses yang dilaksanakan hari ini, tiga kecamatan yang dilibatkan yakni Kecamatan Palaran dan Loa Janan Ilir (Seberang) dengan menghadirkan berbagai unsur masyarakat.
Dalam kegiatan reses masa persidangan satu tahun 2026 tersebut, turut diundang lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), ketua rukun tetangga (RT), serta perwakilan warga agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara maksimal.
Aspirasi yang disampaikan mencakup usulan yang telah masuk melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) maupun usulan yang belum terakomodasi dalam musrenbang.
“Kebetulan reses pada hari ini kami libatkan ada tiga kecamatan, Palaran dan seberang, dengan beberapa undangan baik LPM maupun RT agar betul-betul bisa menyampaikan aspirasi, baik yang sudah disampaikan melalui musrenbang maupun yang belum dimasukkan,” ujar Joha Minggu, 8 Februari 2026.
Menurutnya, jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 300 orang. Dengan arahan setiap RT diminta membawa sekitar 10 orang perwakilan untuk menghadiri kegiatan reses tersebut.
“Kalau kami lihat, mungkin sesuai dengan yang disampaikan itu kurang lebih 300 orang. Karena masing-masing kecamatan kita minta setiap satu RT membawa 10 orang,” katanya.
Meski demikian, ia menilai pertanyaan yang disampaikan masyarakat tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan sebagian usulan yang telah mereka sampaikan sebelumnya melalui berbagai forum perencanaan pembangunan.
“Walaupun kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tidak terlalu banyak, karena memang sebelumnya juga sudah pernah mereka memasukkan usulan-usulan mereka,” jelasnya.
Selain itu, Joha menyampaikan sedikit pesan untuk kedepannya, ia berharap persoalan anggaran daerah dapat segera membaik, termasuk dana dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan dana perlindungan maupun dana transfer ke daerah (TKD). Ia berharap dana tersebut dapat dikembalikan ke masing-masing daerah agar pembangunan dapat berjalan optimal.
“Kami mengharap ke depan, mudah-mudahan terkait dengan anggaran ini, termasuk dana dari pusat baik kaitan dengan dana perlindungan maupun transfer, bisa dikembalikan ke masing-masing daerah sehingga daerah bisa betul-betul membangun daerahnya masing-masing,” ungkapnya.
Ia juga mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini cukup sulit. Pasalnya, program yang sebelumnya telah disusun bersama Wali Kota Samarinda harus mengalami penyesuaian akibat adanya pemotongan anggaran dari pusat yang mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Kami pahami bahwa kondisi memang sulit. Tadi sudah diprogramkan bersama wali kota, ternyata ada pemotongan sekurang-kurangnya Rp2 triliun sehingga ini sangat bermasalah bagi kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa usulan prioritas pembangunan yang dihasilkan dari musrenbang di masing-masing wilayah telah terdata dengan baik. Dari hasil musrenbang tersebut, terdapat sekitar 10 usulan prioritas yang telah dikantongi dan akan menjadi fokus perjuangan di DPRD.
“Berdasarkan hasil musrenbang itu sudah ada masing-masing, kurang lebih ada 10 dan kami sudah dapat datanya. Otomatis itu juga yang paling awal kita perjuangkan,” pungkasnya.
