Insitekaltim, Samarinda – Camat Samarinda Ilir La Uje menegaskan penanganan stunting di wilayahnya kini memasuki fase baru yang mengedepankan kolaborasi lintas sektor serta akurasi data di lapangan.
Agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Samarinda Ilir yang dilaksanakan pada Kamis, 5 Februari 2026 ini memberikan porsi khusus pada isu kesehatan nasional melalui Rembuk Stunting.
Meskipun laporan dari lima kelurahan menunjukkan adanya tren penurunan angka stunting yang cukup signifikan, La Uje menyatakan pihaknya tidak ingin berpuas diri.
Baginya, penurunan angka tersebut justru harus menjadi pemantik semangat untuk mencapai target zero stunting di Samarinda Ilir, melalui inovasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
Salah satu terobosan menonjol yang diperkenalkan adalah keterlibatan aktif Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dalam mendampingi kader Posyandu serta Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Langkah ini diambil karena aparat keamanan dinilai memiliki kedekatan emosional, dan intensitas tinggi dalam berinteraksi langsung dengan warga di tingkat akar rumput.
La Uje telah berkoordinasi langsung dengan Kapolsek dan Danramil setempat, untuk memberikan izin kepada personelnya guna membantu memantau jadwal kunjungan balita di setiap RT.
“Saya meminta bantuan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk ikut mendorong dan memberi edukasi, karena mereka hari-hari ada di lokasi. Warga jadi tidak takut lagi dan lebih sadar untuk mengantar anak balitanya ke posyandu,” ujarnya.
Selain penguatan di lapangan, Camat Samarinda Ilir juga menyoroti adanya kendala administratif yang selama ini sering mengaburkan potret nyata angka stunting.
Ia menemukan bahwa rendahnya kunjungan ke Posyandu di beberapa titik tidak selalu mencerminkan kurangnya kesadaran kesehatan, melainkan adanya warga dengan status ekonomi menengah ke atas yang lebih memilih menggunakan jasa dokter pribadi atau rumah sakit swasta.
Masalahnya, data pemeriksaan mandiri tersebut seringkali tidak terlaporkan ke sistem Posyandu, sehingga persentase kehadiran terlihat rendah dan memengaruhi indikator penilaian wilayah.
“Ternyata rendahnya angka kunjungan ke Posyandu itu tidak semata-mata karena enggan, tapi karena ada warga yang ekonominya menengah ke atas memilih ke dokter pribadi. Oleh karena itu, saya meminta warga tersebut memberikan data laporannya agar direkap kembali oleh kader kita,” jelasnya.
Melalui integrasi data antara layanan kesehatan swasta dan pemerintah, serta pengawalan langsung oleh aparat TNI-Polri, Kecamatan Samarinda Ilir optimis dapat memetakan kondisi kesehatan balita secara lebih presisi.
La Uje berharap pola kerja sama ini dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain dalam mengonversi program nasional menjadi aksi nyata di tingkat kecamatan.
Meskipun secara angka statistik menunjukkan arah yang positif, La Uje menutup dengan pernyataan bahwa semangat pihak kecamatan tidak akan surut.
Baginya, kesehatan balita adalah investasi jangka panjang yang memerlukan pengawasan ketat setiap harinya, bukan sekadar saat seremoni Musrenbang berlangsung.