Insitekaltim, Samarinda — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda menegaskan masih berpegang sepenuhnya pada putusan pengadilan dalam menyikapi persoalan lahan yang tengah disengketakan.
Ha itu disampaikan Kepala BPKAD Kota Samarinda Yusdiansyah usai rapat bersama yang membahas status kepemilikan lahan milik ahli waris yang saat ini digunakan sebagai Puskesmas Sidomulyo di Jalan Jelawat Gang 6.
Ia menjelaskan, posisi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda saat ini didasarkan pada rangkaian putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, mulai dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saat ini posisi kami mengacu pada keputusan pengadilan baik di tingkat PN, PT, hingga MK. Itu yang menjadi dasar sementara bagi pemerintah,” ujarnya Senin, 19 Januari 2026.
Terkait kelengkapan dokumen yang melandasi putusan tersebut, pemkot mengakui masih perlu melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap berkas-berkas pendukung.
Untuk itu, BPKAD akan berkoordinasi dengan Vagian Hukum Pemkot Samarinda yang selama ini mengikuti proses persidangan sejak awal.
“Nanti akan kami komunikasikan dengan Bagian Hukum karena merekalah yang mengikuti proses hukum sejak PN, PT, sampai MK. Setiap putusan tentu memiliki dasar dokumen, baik ketika dinyatakan menang maupun kalah,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut juga disinggung adanya surat dari Pengadilan Negeri yang menyebutkan bahwa masyarakat belum menerima tanggapan atas surat yang telah disampaikan sebelumnya. Namun demikian, Pemkot menegaskan bahwa surat tanggapan tersebut telah dibuat pada Desember 2025.
“Surat tanggapan itu sudah ada sejak Desember, hanya saja memang belum menjelaskan secara rinci seluruh ketentuan dan kronologinya,” katanya.
Selain itu, pembahasan lanjutan akan dilakukan dalam dua pekan ke depan dengan fokus pada pelengkapan dokumen serta penjelasan hukum secara lebih komprehensif.
“Pada pertemuan berikutnya, kami akan melengkapi seluruh berkas yang diperlukan, terutama penjelasan detail dari sisi hukum terkait dasar putusan PN dan PT, karena Bagian Hukum juga hadir dan mengikuti proses tersebut sejak awal,” pungkasnya.