Insitekaltim, Samarinda – Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Samarinda, Viktor Yuan.
Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Terkait Kebijakan Pemangkasan Dana Bagi Hasil Terhadap Kaltim, di Ruang Rapat Gedung E DPRD Kaltim pada Selasa, 11 November 2025.
Ia menilai langkah tersebut membawa dampak besar terhadap jalannya pembangunan dan perencanaan keuangan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang memiliki karakteristik berbeda dari daerah lain.
“Kaltim ini kan memiliki spesifikasi khusus yang seharusnya menjadi pertimbangan tersendiri dalam penetapan kebijakan fiskal oleh pemerintah pusat,” ungkapnya.
Ia mengatakan, keputusan pemangkasan DBH tersebut berdampak langsung terhadap berbagai program pembangunan yang telah direncanakan baik oleh DPRD maupun oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Jadi banyak sekali dampak terhadap pemotongan ini. Banyak sekali dampaknya yang terjadi di Kaltim. Rencana-rencana yang dibuat oleh anggota DPRD, rencana-rencana yang dibuat oleh kepala daerah. Itu banyak yang akhirnya tidak bisa dilakukan,” ungkap Viktor.
Dengan kondisi tersebut, harus segera disikapi secara kolektif oleh seluruh pihak di Kaltim, langkah yang diusulkan ialah saling bersinergi antar masyarakat, DPRD, dan pemerintah provinsi untuk memperjuangkan hak keuangan daerah yang dinilai belum sepenuhnya adil.
“Saya pikir kita harus bersatu padu bergotong-royong untuk bersama-sama menyuarakan ini,” tegasnya.
Politikus Demokrat itu juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kabupaten/kota dalam mencari solusi bersama.
Ia mengusulkan, agar pimpinan DPRD Kaltim segera memfasilitasi pertemuan besar yang melibatkan seluruh anggota DPRD dari 10 kabupaten/kota di Benua Etam.
“Saya tadi minta kepada pimpinan rapat untuk segera mengundang seluruh anggota DPRD yang ada di 10 kabupaten/kota untuk bersama-sama membahas ini. Kita mencari strategi-strategi baru,” ucapnya.
Ia berharap dengan kerja sama yang solid antar instansi dan dukungan masyarakat, suara Kaltim dapat lebih kuat dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat.
Secara tegas mengatakan, Kaltim mebagai daerah penghasil sumber daya alam yang besar, memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Maka, kebijakan fiskal semestinya memperhatikan keseimbangan dan keadilan bagi daerah yang memiliki peran strategis tersebut.
Menurutnya langkah bersama itu bukan sekadar upaya menolak kebijakan, tetapi juga bentuk perjuangan untuk memastikan agar pembangunan di Kaltim tidak terhambat akibat keterbatasan dana transfer dari pusat.
“Dengan koordinasi dan strategi yang matang, pemerintah daerah dan DPRD dapat mencari solusi konkret untuk menekan dampak pemangkasan itu terhadap program prioritas publik seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.