Insitekaltim, Balikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat upaya penanggulangan bencana. Tidak hanya bertumpu pada aksi tanggap darurat di lapangan, tetapi juga melalui perencanaan matang, data akurat, serta keterlibatan masyarakat sejak dini.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi 2025 yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Jumat, 22 Agustus 2025.
“BPBD jangan hanya jago di lapangan ketika bencana terjadi. Lebih penting lagi adalah memiliki perencanaan dan pemetaan yang jelas. Kita harus bisa memastikan langkah pencegahan berjalan efektif, sehingga masyarakat lebih siap menghadapi ancaman bencana,” tegas Sri Wahyuni.
Menurutnya, bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor bukanlah hal baru. Fenomena ini sudah menjadi warisan dengan siklus tahunan, lima tahunan, bahkan sepuluh tahunan. Karena itu, data dan peta risiko sangat penting untuk menentukan pola antisipasi yang tepat.
“Kalau sejak sekarang kita sudah tahu apa yang mungkin terjadi di 2026, maka langkah pencegahan bisa lebih terarah,” ujarnya.
Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya pelatihan rutin bagi satuan pelaksana (satlak) di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan. Satlak disebutnya sebagai ujung tombak penanggulangan bencana di daerah.
“Kalau satlak terbiasa melakukan simulasi dan punya banyak relawan, maka pekerjaan BPBD akan lebih ringan. Bahkan mereka pantas diberi penghargaan atas dedikasi dan kerja kerasnya,” tambahnya.
Selain soal perencanaan, Sri juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia mendorong agar hasil rakor tidak berhenti sebatas rekomendasi, melainkan ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten/kota melalui sekretaris daerah masing-masing. Dengan begitu, rencana aksi menghadapi siklus bencana bisa dijalankan bersama-sama.
Sekretaris BPBD Kaltim, Yasir, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa rakor ini menjadi ruang penyamaan persepsi sekaligus evaluasi rencana aksi.
“Kami ingin ada kesepakatan bersama tentang apa yang harus dilakukan selama 2026. Bencana hanya bisa dihadapi dengan kerja sama, bukan kerja sendiri-sendiri,” jelasnya.
Rakor ini dihadiri perwakilan Forkopimda Kaltim, BPBD kabupaten/kota se-Kaltim, pejabat Kemendagri, BNPB RI, serta unsur terkait lainnya. Kehadiran berbagai pihak ini diharapkan memperkuat koordinasi agar penanggulangan bencana di Kaltim ke depan semakin terstruktur dan tepat sasaran.
Dengan strategi berbasis data, dukungan lintas sektor, serta peran aktif masyarakat, Pemprov Kaltim berharap upaya penanggulangan bencana tidak lagi bersifat reaktif, tetapi benar-benar mampu melindungi masyarakat sejak sebelum bencana itu datang.