Insitekaltim, Samarinda – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menuntaskan agenda reses masa sidang II tahun 2025 dengan menjaring ratusan aspirasi masyarakat di seluruh daerah pemilihan. Persoalan infrastruktur, air bersih, pemberdayaan ekonomi hingga layanan pendidikan dan kesehatan menjadi isu utama yang disuarakan warga.
Pelaksanaan reses berlangsung selama 8 hari, dari 1 hingga 8 Juli 2025, sesuai Surat Keputusan DPRD Kaltim Nomor 06 Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan serentak oleh seluruh anggota Fraksi PKS di lima dapil, yakni Kota Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, serta wilayah Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses, Senin 4 Agustus 2025, juru bicara Fraksi PKS Subandi menyampaikan bahwa reses adalah bagian dari kewajiban konstitusional anggota DPRD sebagai wakil rakyat.
“Tujuan utama reses ini adalah menjaring dan menghimpun aspirasi secara langsung. Kami ingin memahami betul kebutuhan dan harapan warga, sekaligus menyampaikan pertanggungjawaban moral dan politik sebagai wakil mereka,” ucap Subandi.
Hasil reses Fraksi PKS merinci berbagai usulan dan keluhan warga, dibagi ke dalam enam sektor utama. Kebutuhan mendesak seperti peningkatan dan pelebaran jalan, perbaikan drainase dan gorong-gorong, serta penyediaan air bersih menjadi permintaan paling dominan. Warga di berbagai dapil juga mengusulkan pembangunan tanggul sungai dan normalisasi aliran air sebagai antisipasi banjir.
“Permintaan akan perbaikan jalan lingkungan muncul hampir di semua dapil. Di banyak tempat, warga bahkan meminta pengadaan kendaraan angkut sampah dan mobil jenazah,” tutur Subandi.
PKS juga mencatat usulan pengadaan CCTV lingkungan dan perluasan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum merata.
Di sektor sosial ekonomi, banyak permintaan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta dukungan alat produksi bagi pelaku UMKM. Lembaga pendidikan nonformal dan yayasan sosial juga berharap adanya hibah operasional.
Kelompok kesenian lokal, komunitas budaya, dan majelis taklim turut menyuarakan perlunya pembinaan dan dukungan dari pemerintah daerah.
Aspirasi petani dan nelayan tak luput dari agenda reses. Bantuan pupuk, alat dan mesin pertanian, bibit tanaman, hingga mesin kapal dan bibit ikan air tawar menjadi kebutuhan utama di sektor ini.
“Masyarakat petani dan peternak meminta penguatan kapasitas melalui penyuluhan, bantuan alat, hingga advokasi lahan produktif,” jelas Subandi.
Banyak sekolah di daerah pinggiran yang belum memiliki sarana memadai, termasuk laboratorium dan kendaraan transportasi. Pemerataan beasiswa pendidikan tinggi juga menjadi harapan besar, khususnya untuk jenjang S1 hingga S3.
Di bidang kesehatan, warga meminta pembangunan posyandu dan puskesmas di daerah yang belum terlayani, termasuk penambahan ambulans dan tenaga kesehatan.
Permintaan pembangunan dan perbaikan masjid, TPA, serta penyediaan sarana ibadah seperti Al-Qur’an dan honor guru ngaji banyak diajukan warga. Tak sedikit pula yang mengusulkan pelatihan ketahanan keluarga dalam bentuk seminar dan bimbingan rohani.
Warga yang tinggal di sekitar kawasan wisata lokal berharap ada intervensi dari pemerintah berupa promosi, bantuan sarana, hingga perbaikan akses jalan.
“Kelompok sadar wisata ingin berkontribusi lebih dalam memajukan potensi daerah. Namun mereka membutuhkan dukungan konkret dari pemerintah daerah,” kata Subandi.
Fraksi PKS menegaskan bahwa seluruh aspirasi ini akan dijadikan dasar penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Nantinya, pokir tersebut akan diintegrasikan dalam pembahasan program pembangunan daerah bersama eksekutif.
“Kami berkomitmen untuk mengawal semua usulan ini agar tidak sekadar menjadi catatan, tapi ditindaklanjuti hingga memberi dampak nyata,” tutup Subandi.
