Insitekaltim, Samarinda – Wacana penghapusan anggaran untuk media dari dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) belum mencapai keputusan final. Hal itu ditegaskan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel merespons kekhawatiran sejumlah pihak terkait wacana kontroversial tersebut.
“Masih dibahas. Nanti dalam proses akan kita sampaikan. Masih di dalam pembahasan, belum final,” kata Ekti kepada awak media, Jumat, 25 Mei 2025.
Usulan penghentian dukungan anggaran untuk media itu sebelumnya mencuat dalam rapat pimpinan DPRD yang dihadiri Ketua Fraksi, Ketua Komisi, serta pimpinan badan-badan di lingkungan legislatif. Rencana tersebut disebut-sebut berasal dari Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
Sejumlah pihak, termasuk anggota DPRD Kaltim Fuad menilai wacana itu sarat kepentingan politis. Dugaan ini muncul setelah polemik yang menyeret ajudan pimpinan Gedung Gajah Mada dalam sebuah peristiwa viral beberapa waktu lalu.
Menanggapi isu tersebut, Ekti memastikan bahwa DPRD tidak akan bersikap gegabah. Ia juga meminta media untuk terus mengawal jalannya pembahasan demi menjaga transparansi.
“Kejar terus ya, nanti kita akan sampaikan kalau sudah ada hasil. Sekali lagi, ini belum final,” ujar politisi Partai Gerindra itu.
Lebih lanjut, Ekti menegaskan bahwa dirinya tetap konsisten mendukung peran media sebagai mitra strategis dalam sistem demokrasi dan pembangunan daerah. Ia menilai media bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Saya tidak pernah jauh dari media. Dari saya Ketua KNPI, Ketua KONI, media selalu hadir menyampaikan program kita ke masyarakat. Ini peran yang sangat penting,” ungkapnya.
Menurut Ekti, hubungan antara pemerintah dan media harus dibangun dalam kerangka saling menghormati dan mendukung. Ia mengingatkan agar jangan sampai media diposisikan sebagai pihak yang dijauhi apalagi dijadikan musuh.
“Media bukan musuh. Justru menjadi mitra strategis kita dalam membangun Kalimantan Timur. Jangan sampai malah menjatuhkan,” ujarnya sambil tersenyum, membalas candaan dari salah satu jurnalis.
Ia juga menambahkan, dukungan terhadap media tidak melulu soal alokasi anggaran, tetapi lebih kepada pengakuan terhadap kontribusi media dalam menjaga ruang publik yang sehat dan kritis.
DPRD Kaltim, kata Ekti, akan terus membuka ruang dialog dengan insan pers agar keputusan akhir yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan publik dan menjaga keberlanjutan ekosistem informasi di daerah.