Insitekaltim, Kukar – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri bersama Wakil Bupati Rendi Solihin membuka ruang diskusi santai bersama media di Bukit Mahoni, Tenggarong Seberang, Selasa malam, 1 Juli 2025.
Forum bertajuk Ngapeh Santai Ngan Media ini menjadi ajang untuk mengajak jurnalis berperan lebih dari sekadar penyampai kabar, tetapi juga sebagai mitra berpikir dan partner evaluasi kebijakan.
Aulia menggambarkan pemerintah layaknya aktor yang sering mendapat pujian, padahal banyak hal yang masih perlu diperbaiki.
“Banyak yang memuji kami hebat, sukses, tapi begitu lihat cermin, kami sadar rambut kusut. Jurnalis adalah cermin itu, yang bisa memberi sudut pandang jujur dan kritis,” ucap Aulia.
Bagi Aulia, media memiliki peran penting sebagai pengawal transparansi. Kritik yang disampaikan media dianggap sebagai masukan berharga agar pemerintah tidak hanya sibuk membangun citra, tetapi benar-benar mendengar kebutuhan masyarakat.
“Media bukan penggiring opini. Kami tidak mau dikelilingi orang yang hanya bisa memuji,” katanya.
Rendi Solihin menambahkan, kondisi media di Kukar saat ini masih memerlukan penguatan. Meski begitu, ia mengajak seluruh insan pers untuk bersama-sama memperbaiki kualitas pemberitaan yang lebih sehat dan objektif.
“Banyak media di Kukar kualitasnya turun. Tapi mari kita perbaiki sama-sama. Kami siap dikritik, siap mendengar, kami no baper,” ujar Rendi.
Dalam diskusi, sejumlah jurnalis mengangkat persoalan kurang terbukanya aparat kecamatan dan desa ketika dimintai data atau permintaan wawancara. Aulia merespons dengan menyebut akan mendorong seluruh jajaran pemerintahan hingga ke tingkat desa agar terbuka terhadap media.
“Jangan takut bicara. Wartawan bekerja dengan undang-undang, etika, dan tanggung jawab. Mereka mitra, bukan lawan,” kata Aulia.
Ketua PWI Kaltim Abdurrahman Amin turut memberikan pandangan. Ia menyebut wartawan tidak hanya bertugas meliput output pembangunan seperti gedung sekolah atau jalan, tetapi juga berkontribusi membangun outcome berupa kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
“Sekolah yang dibangun itu output. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan adalah outcome, dan itu lahir dari peran media,” ucap Rahman.
Ia juga mengungkap data bahwa dalam lima tahun terakhir, Kalimantan Timur selalu masuk tiga besar nasional Indeks Kemerdekaan Pers. Pada 2022–2023, Kaltim bahkan menduduki peringkat pertama sekaligus diikuti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini menunjukkan keterkaitan erat antara kebebasan pers dan peningkatan kualitas pembangunan manusia.
Saat menutup forum, Aulia mengajak media untuk terus mengawal kebijakan pemerintah secara kritis dan terbuka. Menurutnya, pemerintah butuh masukan dari berbagai pihak agar setiap program benar-benar berdampak dan menyentuh masyarakat.
“Kami tidak mau hidup di ruang gema. Kami butuh suara berbeda, kritik, analisis, teguran. Dari situ kami bisa tahu apakah program kami benar-benar menyentuh masyarakat atau hanya terlihat bagus di kertas,” ucap Aulia. (Adv)