Insitekaltim, Samarinda – Keberadaan Mal Lembuswana di jantung Kota Samarinda kembali menjadi perhatian serius wakil rakyat di Kalimantan Timur. Pengelolaan lahan milik pemerintah provinsi yang digunakan oleh mal tersebut dinilai perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Komisi II DPRD Kaltim bahkan merekomendasikan agar kerja sama pemanfaatan lahan dengan pihak pengelola tidak lagi diperpanjang, mengingat urgensi penataan aset daerah yang lebih efektif dan berdaya guna.
Dalam pernyataannya, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle menekankan bahwa saran ini diambil demi kepentingan pengelolaan aset daerah yang lebih transparan dan menguntungkan masyarakat.
“Kami di Komisi II merekomendasikan untuk tidak diperpanjang,” tegas Sabaruddin, Rabu, 28 Mei 2025.
Namun demikian, ia juga menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut belum bersifat final. Komisi II masih menunggu hasil kajian mendalam dari instansi terkait untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar tepat dan berdampak positif dalam jangka panjang.
“Kami masih menunggu informasi ini,” imbuhnya.
Sabaruddin menambahkan bahwa pemanfaatan lahan milik pemerintah oleh pihak swasta harus memperhatikan prinsip keadilan serta memberikan manfaat ekonomi bagi daerah.
Ia berharap agar ke depan, setiap kebijakan kerja sama dengan pihak ketiga tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek nilai guna dan potensi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
Belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Kaltim maupun pengelola Mal Lembuswana terkait wacana penghentian perpanjangan pemanfaatan lahan ini. Namun, wacana tersebut sudah mulai menjadi perbincangan di kalangan publik, khususnya masyarakat Samarinda yang sejak lama mengenal mal ini sebagai bagian dari denyut ekonomi kota.
Mal Lembuswana sendiri merupakan salah satu ikon perbelanjaan di Samarinda. Berdiri sejak tahun 1998 di atas lahan bekas Taman Budaya, mal ini menjadi pusat perbelanjaan kedua tertua di kota tersebut. Lokasinya strategis, berada dalam kompleks pertokoan yang juga mencakup enam ruko di sekitarnya.
Selama bertahun-tahun, Mal Lembuswana menjadi tujuan utama warga untuk berbelanja dan menghabiskan waktu bersama keluarga, meski kini mulai bersaing ketat dengan pusat perbelanjaan modern lainnya.
Persoalan kerja sama lahan dengan Mal Lembuswana mencerminkan persoalan lebih luas dalam pengelolaan aset daerah di Kalimantan Timur. Dalam beberapa tahun terakhir, DPRD terus mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim agar lebih serius dalam mengevaluasi efektivitas pemanfaatan aset milik daerah, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun sosial.
Komisi II berharap agar keputusan final nantinya mencerminkan kepentingan publik secara keseluruhan. Jika perpanjangan pemanfaatan lahan tidak memberikan dampak signifikan bagi daerah, maka perlu dipertimbangkan langkah-langkah alternatif, termasuk penataan ulang kerja sama atau pembukaan peluang investasi baru yang lebih menjanjikan.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu berharap aset daerah dapat benar-benar menjadi sumber daya yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
