Insitekaltim, Samarinda – Rombongan dari Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Mahulu) mendatangi Gedung DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Rabu, 28 Mei 2025 untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang selama ini dirasakan masyarakat perbatasan.
Dalam pertemuan audiensi dengan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, mereka menyoroti keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas pendidikan, dan ketimpangan akses layanan kesehatan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Ketua forum, Awen mengungkapkan sejak Mahulu dimekarkan sebagai kabupaten pada 2012, harapan akan percepatan pembangunan belum sepenuhnya terealisasi. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan masih terbatas, dan fasilitas umum sangat tertinggal dibanding daerah lain di Kalimantan Timur.
“Tujuan kami ke sini ingin agar ketua DPRD bisa fasilitasi pertemuan langsung dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, agar apa yang kami sampaikan tidak sekadar menjadi wacana. Kami ingin ada tindakan nyata,” ujar Awen.
Menurutnya, akses jalan yang menghubungkan desa-desa dengan pusat kabupaten masih berupa jalan tanah dan sulit dilalui, apalagi saat musim hujan. Jarak tempuh dari desa-desa ke pusat pelayanan bisa mencapai ratusan kilometer dengan kondisi jalan yang rusak parah.
“Rumah sakit saja belum ada. Kami hanya punya puskesmas yang kadang ada tenaga medis, kadang tidak. Bagaimana kami bisa mendapatkan layanan kesehatan yang layak?” tambahnya.
Dalam bidang pendidikan, Awen menyampaikan anak-anak di Mahulu harus pergi hingga ke Samarinda atau kabupaten lain untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP. Banyak yang akhirnya putus sekolah karena keterbatasan biaya dan akses.
Persoalan listrik juga menjadi sorotan.
Masyarakat Mahulu belum bisa menikmati aliran listrik 24 jam. Listrik sering padam, dan penyebabnya seringkali karena keterbatasan daya atau infrastruktur yang belum memadai. Di wilayah perbatasan, bahkan transaksi ekonomi masih menggunakan mata uang Ringgit Malaysia, karena barang kebutuhan pokok lebih mudah didapatkan dari negeri tetangga.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengapresiasi keberanian masyarakat Mahulu menyampaikan langsung kondisi di lapangan. Menurutnya, kabupaten termuda di Kaltim ini memang masih menghadapi tantangan berat sejak berdiri pada 2012.
“Mahulu ini luas wilayahnya kecil, tapi isolasi dan minim infrastruktur masih menjadi masalah utama. Jalan yang sudah beraspal baru sekitar 18 kilometer dari total 18.428 km². Padahal potensi daerah cukup besar, terutama dari sektor tambang dan perkebunan,” ungkap Hasanuddin.
Ia menyoroti bahwa kegiatan ekonomi di Mahulu sebagian besar dikuasai perusahaan besar, namun kontribusi terhadap masyarakat masih minim. Banyak tenaga kerja lokal tidak terserap, sementara hasil sumber daya alam dibawa ke luar daerah.
“Kita perlu dorong agar pembangunan Mahulu tidak tertinggal. Ini wilayah perbatasan, posisinya sangat strategis. Kita akan upayakan agar pemerintah provinsi dan pusat tidak tinggal diam,” katanya.
Hasanuddin juga mengingatkan bahwa Mahulu seringkali bergantung pada bantuan eksternal, terutama saat bencana seperti banjir besar yang melanda wilayah tersebut. Ia berharap ke depan ada kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.
