Insitekaltim, Samarinda– Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud berencana membangun satu rumah sakit yang representatif di Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Rumah sakit ini di masa depan digadang-gadang akan menjadi rumah sakit rujukan untuk masyarakat yang berada di dua kabupaten pelosok, yakni Kutai Barat dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Awalnya, rencana Pembangunan rumah sakit di Kubar itu akan dialokasikan melalui APBD Kaltim. Namun masih terbuka kemungkinan dana pembangunan itu dilakukan menggunakan dana pihak ketiga, salah satunya investasi dari Australia. Dengan begitu, jika Pembangunan rumah sakit bisa dilakukan oleh pihak swasta atau investasi asing, maka APBD yang awalnya akan digunakan untuk membangun rumah sakit, dapat digunakan untuk kemanfaatan yang lain, misalnya untuk membangun jalan-jalan yang masih sangat tidak layak di dua kabupaten itu.
Peluang terkait kemungkinan kerja sama dengan investor dari Australia itu terungkap setelah adanya kunjungan Konsul Jenderal Australia Makassar Todd Dias ke Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada Samarinda. Kunjungan Todd Dias ke Kantor Gubernur disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni didampingi Kepala DPMPTSP Fahmi Prima Laksana dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Rahmat Ramadhan.
Dalam kesempatan ini, Sekda Sri Wahyuni mengungkap perhatian besar Gubernur H Rudy Mas’ud (Harum) dan Wakil Gubernur H Seno Aji dalam pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan insfratruktur. Untuk pendidikan dan kesehatan, peluncuran Program Gratispol sudah dilakukan pada Senin, 21 April 2025.
Sekda Sri Wahyuni menyebutkan jika Gubernur Harum memiliki atensi besar dalam pembangunan bidang kesehatan.
“Beliau ingin agar layanan kesehatan ditingkatkan kualitas layanannya,” jelas Sekda.
Dijelaskan juga jika Gubernur Harum sangat ingin agar semua warga Kaltim masuk dalam BPJS Kesehatan melalui Program Gratispol.
Satu rencana besar Gubernur Harum dan Wakil Gubernur Seno Aji lainnya adalah membangun rumah sakit yang representatif di Kabupaten Kutai Barat.
“Rumah sakit itu akan menjadi rumah sakit rujukan bagi masyarakat di Kutai Barat dan Mahakam Ulu,” terang Sekda Sri lagi.
Pasalnya, rumah sakit yang saat ini ada di Kutai Barat masih kelas C. Sehingga ketika ada pasien yang harus dirujuk ke Samarinda, masih diperlukan waktu minimal 8 jam untuk sampai ke Samarinda.
Merespons itu, Konsul Jenderal Todd Dias mengatakan jika Australia juga banyak memiliki perusahaan-perusahaan yang sangat berpengalaman membangun rumah sakit di daerah-daerah pelosok dan pedalaman.
“Kami juga punya banyak perusahaan yang sudah berpengalaman membangun rumah sakit di daerah-daerah yang jauh seperti di Afrika. Jadi terbuka untuk investasi di bidang kesehatan, seperti membangun rumah sakit di Kutai Barat,” jawab Todd Dias, yang hari ini bangga menggunakan batik khas Kaltim, buah cinderamata dari pertemuan sebelumnya dengan Sekda Sri Wahyuni. Ini merupakan kunjungan kedua Todd Dias ke Kalimantan Timur.
Kehadiran Konsul Jenderal Todd Dias bermaksud untuk membantu menghubungkan kebutuhan investasi potensial di Kaltim dengan para investor atau pemilik modal di Australia.
“Selaku Konsul Jenderal Australia Makassar, saya selalu ingin mencari peluang untuk bisa meningkatkan investasi di Indonesia, terkhusus di Kalimantan Timur,” kata Todd Dias, Selasa 22 April 2025.
Investasi yang nanti akan ditawarkan kepada investor Australia terbuka dalam berbagai bidang. Termasuk perdagangan, peternakan, pendidikan dan kesehatan.
Untuk perdagangan, Todd Dias melihat potensi Kaltim sangat terbuka dari jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Demikian pula untuk bidang peternakan. Australia siap mengirim 3.000 ekor sapi, jika Kaltim siap menerima. Kerja sama pengembangan sapinya pun masih sangat dimungkinkan.
“Tapi untuk pengiriman sapi dari Australia minimal harus 3.000 ekor. Tidak boleh kurang,” ungkap pejabat yang sudah bertugas sekitar dua tahun di Konsulat Jenderal Australia Makassar itu.
Meski demikian, pihaknya hanya akan menjadi penghubung antara investasi apa yang dibutuhkan Kaltim dengan para calon investor Australia. Selanjutnya diserahkan kepada kesepakatan bisnis masing-masing pihak. (ADV/Diskominfokaltim)
Editor: Sukri
