Insitekaltim, Kukar – Pemerintah Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara memprediksi usulan prioritas yang disampaikan pada musrenbang kecamatan telah diakomodasi. Prediksi itu mencuat usai mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda, Selasa 22 April 2025.
Kepada Insitekaltim, Selasa 22 April 2025, Camat Muara Muntai Mulyadi menyebut usulan dari pihak kecamatan sebagian besar telah diakomodasi oleh pihak Bappeda dan mendapatkan perhatian serius dari Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah.
“Ya, kalau kita dengar penjelasan-penjelasan dari Bappeda maupun Pak Bupati, ya itu ada terakomodir kita. Karena salah satu yang menjadi sasaran utama kita adalah pertama infrastruktur,” katanya.
Menurut Mulyadi, infrastruktur jalan menjadi fokus utama karena posisi geografis Muara Muntai yang berada di ujung kabupaten dan berbatasan langsung dengan wilayah Kutai Barat. Dengan kondisi tersebut, akses transportasi menjadi tantangan tersendiri yang harus segera ditangani.
“Infrastruktur itu sangat menunjang sekali, sangat dibutuhkan supaya arus lalu lintas dan transportasi dari dan menuju Kecamatan Muara Muntai, maupun ke Kutai Barat, bisa berjalan seperti yang kita harapkan,” tegasnya.
Terkait sektor ekonomi lokal, Mulyadi menjelaskan bahwa industri di Muara Muntai masih sangat terbatas.
“Kalau untuk perindustrian kita tidak ada seperti itu ya, paling ada perusahaan-perusahaan sawit,” ungkapnya.
Sedangkan, sambungnya, sektor pertanian juga belum bisa dikembangkan secara optimal karena sebagian besar wilayah Muara Muntai berupa area rawa dan danau. Namun, potensi besar Muara Muntai justru berada di sektor perikanan.
Dari 13 desa yang ada di kecamatan tersebut, hampir semuanya memiliki potensi perikanan yang signifikan karena posisinya yang berada di atas danau dan di tepi sungai. Kondisi geografis ini, menurut Mulyadi, justru menjadi peluang yang bisa ditangkap jika ada intervensi dari pemerintah pusat.
“Sebenarnya kami itu sangat-sangat senang sekali dengan adanya intervensi pemerintah pusat. Artinya bisa membantu pihak pemerintah kabupaten, khususnya dengan pemerintah kecamatan dalam rangka percepatan pengelolaan sumber daya perikanan,” ujarnya penuh antusias.
Ia menambahkan, pihaknya siap mendukung segala bentuk kebijakan yang akan diterapkan pemerintah pusat di wilayahnya. “Kami siap mendukung dan siap membantu arah kebijakan itu nantinya,” tegasnya.
Dalam konteks ekonomi global, Mulyadi juga menanggapi isu terkait diversifikasi ekonomi. Meski di beberapa wilayah Kutai Kartanegara sektor pertambangan mendominasi, Muara Muntai lebih memilih fokus pada pengembangan perikanan dan potensi wisata lokal.
“Kalau di tempat kami sebenarnya di sektor pertanian ya minim, karena sebagian besar adalah area rawa. Tapi kalau bicara dari segi perikanan dan pengembangan wisata atau tempat lainnya itu mungkin bisa kita lakukan,” katanya.
Menurutnya, musrenbang tahun ini menjadi momentum penting untuk menata dan membenahi wilayah dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah kecamatan siap terbuka terhadap berbagai program strategis yang bisa mendorong pembangunan lokal.
“Intinya kita ambil di sini bahwa dengan adanya wacana seperti itu, pihak pemerintah kecamatan prinsipnya sangat membuka diri, terbuka untuk berbenah di daerah yang kita miliki, khususnya di Kecamatan Muara Muntai,” pungkas Mulyadi.
Musrenbang RKPD 2026 ini diharapkan mampu merumuskan rencana pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara secara menyeluruh. (Adv)