Insitekaltim, Kukar– Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 berimbas ke daerah. Namun demikian, kebijakan tersebut tak serta-merta menyurutkan semangat para pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk menyosialisasikan dan menyukseskan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat akar rumput.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala (Disperindag) Kutai Kartanegara Kukar Sayid Fathullah menerangkan pascakebijakan tentang efisiensi anggaran diberlakukan, pihak Disperindag Kukar berupaya untuk secepatnya menyesuaikan kebijakan tersebut dan membangun afirmasi positif bahwa hal itu bukanlah sebuah kendala atau halangan.
“Sebab ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak terdampak efisiensi dan kegiatannya berjalan normal,” kata Sayid kepada awak media Rabu, 9 April 2025 di Kantor Disperindag Kukar.
Menurut Sayid program yang tidak terdampak efisiensi adalah program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan memberikan out come atau impact kepada masyarakat. Program tersebut yakni pembagunan pabrik minyak makan merah dan finishing pabrik rumput laut di Muara Badak. Kedua program ini merupakan program prioritas pada tahun anggaran 2025.
“Oleh karena itu, pemerintah tetap menggelontorkan sejumlah anggaran kendati nilainya tidak terlalu banyak. Meskipun demikian, kegiatannya tetap berlanjut,” paparnya.
Ia menambahkan kebijakan efisiensi anggaran lebih kepada penghematan biaya perjalanan dinas. Kita sangat mendukung, walaupun masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) berbeda tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dan, berbeda pula keperluannya.
“Seperti di Disperindag ini kita juga ada pelayanan tentang menjaga inflasi daerah dan kita operasi pasar. Dan itu perlu dilakukan pendampingan-pendampingan di 20 kecamatan. Hal itu memang perlu pendampingan dari ASN kita. Yang pasti tentunya perjalanan dinasnya berpengaruh ketika terjadi efisiensi,” bebernya.
Jalan tengah untuk menjembatani persoalan itu dengan cara mengurangi jumlah pendamping dan memotivasi para pegawai untuk terus mengedepankan semangat pelayanan kepada masyarakat.
“Maka, mau tidak mau kita menyesuaikan atau mengurangi orangnya untuk melakukan pendampingan,” katanya.
Sayid berharap tanggung jawab dan semangat pelayanan kepada masyarakat tidak boleh luntur dan membuktikan bahwa profesionalisme ASN bisa diandalkan dalam segala situasi. (Adv)
