Insitekaltim, Samarinda – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) telah merampungkan pembahasan Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kaltim dalam Rapat Paripurna ke-6 DPRD Kaltim pada Senin, 17 Februari 2025.
Ketua Pansus Sabaruddin Panrecalle menyatakan bahwa pembentukan pansus ini bertujuan untuk mempersiapkan pedoman, yang menjadi dasar bagi DPRD dalam menyusun pokir sebelum ditetapkan.
“Kami berharap rekomendasi ini mendapat persetujuan untuk dimasukkan dalam dokumen laporan akhir pansus,” ujar Sabaruddin.
Dalam prosesnya, pansus telah melakukan berbagai kegiatan, termasuk rapat internal untuk menyusun rencana kerja, kunjungan kerja ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Jakarta, dan Bali guna mencari referensi, serta konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapatkan arahan teknis.
Selain itu, pansus juga menggelar rapat koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Biro Hukum guna menyelaraskan persepsi terkait pedoman tersebut.
Berdasarkan hasil kunjungan dan rapat kerja, pansus merekomendasikan agar pedoman penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD Kaltim ditetapkan sebagai peraturan DPRD. Ia juga menambahkan bahwa laporan ini masih terbuka untuk penyempurnaan ke depan.
“Kami menyadari masih ada ruang untuk perbaikan dan siap menerima masukan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas regulasi ini,” tutupnya.
