Insitekaltim, Bontang – Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bontang tahun 2024 mencapai Rp3,3 triliun, penanganan stunting di kota ini dinilai belum maksimal.
Anggota DPRD Kota Bontang Muhammad Yusuf menilai bahwa perencanaan dan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan, khususnya dalam penanganan stunting, tidak tepat sasaran.
Data terbaru menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Bontang mengalami peningkatan, dari 18 persen pada Juli menjadi 20,6 persen pada Agustus 2024. Wilayah pesisir seperti Kelurahan Bontang Lestari mencatat angka stunting tertinggi, dengan 166 balita dari total 431 anak yang terdiagnosis stunting.
Yusuf menganggap bahwa lonjakan angka ini merupakan tanda bahwa masalah perencanaan anggaran di tingkat paling bawah, seperti di posyandu dan RT, belum mendapat perhatian yang cukup.
“Anggaran itu seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan dari bawah ke atas. Usulan dari posyandu atau RT saat musrenbang di tingkat kelurahan sangat penting dalam penanganan stunting. Sayangnya, pengajuan terkait stunting sering kali tidak diajukan,” ujar Yusuf.
Menurut Yusuf, kegagalan dalam mengajukan usulan yang tepat untuk penanganan stunting menyebabkan anggaran yang ada lebih banyak dialokasikan untuk proyek fisik daripada layanan kesehatan yang menyasar masalah stunting secara langsung.
“Kalau tidak ada usulan anggaran untuk stunting, ya akhirnya anggaran yang ada lebih banyak digunakan untuk proyek fisik,” lanjutnya.
Politikus PKB itu menegaskan penanganan stunting seharusnya menjadi prioritas utama, terutama di wilayah seperti Bontang Selatan yang memiliki prevalensi tinggi. Ia berharap ke depannya perencanaan anggaran dapat lebih terfokus pada penanganan masalah kesehatan yang nyata dan mendesak.
“Kami di DPRD tetap berkomitmen untuk menurunkan angka stunting, dan berharap perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran untuk menangani masalah ini bisa segera dilakukan,” tambah Yusuf.
Dengan anggaran sebesar Rp3,3 triliun, Yusuf berharap pemerintah kota dapat lebih memperhatikan isu kesehatan yang krusial seperti stunting dan memastikan alokasi anggaran digunakan dengan efektif demi kesejahteraan masyarakat.