Insitekaltim,Samarinda – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia menunjukkan komitmen dalam menghargai pengabdian pegawai dengan menggelar acara Wisuda Purnabakti bagi mereka yang telah memasuki masa pensiun. Acara ini berlangsung pada Selasa (13/8/2024), secara terpusat di Graha Pengayoman Jakarta dan diikuti secara hybrid oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur (Kaltim).
Wisuda Purnabakti bukan sekadar seremoni perpisahan, tetapi sebuah penghargaan yang menekankan betapa pentingnya peran para purnabakti dalam membentuk dan menginspirasi generasi penerus di Kemenkumham. Pengalaman dan dedikasi yang mereka tunjukkan selama bertugas menjadi teladan bagi pegawai muda untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, Wisuda Purnabakti dilaksanakan dengan suasana penuh kekeluargaan di Aula Gedung Utama. Kehangatan acara ini menggambarkan hubungan yang erat antara sesama pegawai, bahkan setelah mereka memasuki masa purnabakti. Kepala Divisi Pemasyarakatan Heri Azhari
yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pegawai yang telah menyelesaikan masa baktinya.
Kemenkumham, sebagai institusi yang berperan penting dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, tidak hanya fokus pada tugas dan tanggung jawab utama, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan penghargaan bagi pegawainya. Acara seperti ini menunjukkan bahwa Kemenkumham mengakui kontribusi setiap individu dalam mencapai visi dan misinya.
Salah satu purnabakti yang hadir, Wagiso menyatakan rasa bangganya setelah mengakhiri tugas sebagai abdi negara. Baginya, wisuda purnabakti ini bukan hanya sebagai penghargaan pribadi, tetapi juga sebagai warisan nilai-nilai pengabdian yang harus diteruskan oleh generasi muda. “Harapannya acara wisuda ini tetap terus dapat dilaksanakan untuk tahun-tahun berikutnya, karena kegiatan seperti ini menjadi kebanggaan kita semua. Semoga kantor wilayah semakin maju dan lebih baik lagi,” ungkap Wagiso.
Komitmen Kemenkumham dalam memperkuat semangat kebersamaan di antara para pegawai tercermin dalam berbagai kegiatan yang diadakan, termasuk acara wisuda purnabakti ini. Institusi ini telah berulang kali menunjukkan bahwa mereka tidak hanya memprioritaskan tugas negara, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, termasuk penghargaan kepada pegawai yang telah purnatugas.
Acara wisuda purnabakti diakhiri dengan penyerahan tanda penghargaan oleh Heri Azhari kepada para pegawai yang telah mengakhiri masa baktinya. Tanda penghargaan ini bukan hanya simbol penghormatan, tetapi juga pengingat bahwa setiap pengabdian yang diberikan kepada negara adalah sesuatu yang berharga dan layak untuk dikenang.
Kemenkumham, dalam setiap aspeknya, terus berupaya untuk membangun institusi yang tidak hanya kuat dalam tugas utamanya, tetapi juga dalam membentuk ikatan kuat di antara para pegawainya, baik yang masih aktif maupun yang telah purna tugas. Acara ini, yang dihadiri oleh berbagai pejabat dari Kemenkumham Kaltim, menjadi bukti nyata bahwa penghargaan dan pengakuan adalah bagian integral dari budaya kerja di Kemenkumham.
Acara wisuda purnabakti ini adalah salah satu wujud komitmen Kemenkumham dalam menghargai pengabdian dan pelayanan publik. Diharapkan, semangat yang ditunjukkan oleh para purnabakti dapat menginspirasi pegawai lainnya untuk terus berkontribusi secara maksimal dalam tugas mereka. Sebanyak 14 pegawai purnabakti hadir dalam acara tersebut, termasuk perwakilan Purnabakti Kanwil Kaltim Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI Wagiso serta Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Madya Mohamad Yahya dan perwakilan purnabakti lainnya dari UPT Kepala Subbagian Tata Usaha Lapas Perempuan Tenggarong.
Kemenkumham terus berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan yang inovatif. Dengan semangat kebersamaan dan penghargaan tinggi terhadap pengabdian, Kemenkumham siap melangkah maju, membawa perubahan positif dalam penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
