Insitekaltim,Samarinda – Menyambut rencana pemindahan ibu kota negara ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kota Samarinda berupaya untuk menyiapkan daerah ini menjadi kota penyangga dan mitra IKN. Salah satunya dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM).
Dipastikan, kehadiran IKN di Kalimantan Timur ini akan membutuhkan SDM yang berkualitas dan kompeten di bidangnya untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja, terutama tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi.
Namun, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyebutkan SDM dari pendidikan vokasi di Kota Samarinda yang bersertifikat kompetensi masih minim. Minimnya sertifikasi kompetensi ini menyebabkan penurunan kualitas SDM di Kota Samarinda.
“Lulusan universitas besarpun, SMK, belum memiliki sertifikasi. Untuk lulusan pendidikan vokasi itu masih minim yang bersertifikat kompetensi,” tutur Sri Puji ketika ditemui di Sekretariat PKK Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (12/4/2023).
Sri Puji mengkhawatirkan kesiapan SDM itu akibat minimnya sertifikasi pada lulusan pendidikan vokasi tersebut memengaruhi jumlah pengangguran. SDM Samarinda belum banyak terserap dalam kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan IKN.
Lebih lanjut, Sri Puji menjelaskan dengan tingkat pengangguran yang tinggi akan menimbulkan masalah-masalah sosial lain akibat masalah ekonomi, seperti KDRT, perceraian, penyalahgunaan narkoba, timbulnya pekerja seks komersial (PSK) yang meningkatkan masalah penyakit menular seksual (PMS), dan beberapa lainnya.
Ia berharap hal itu harus menjadi perhatian pemerintah dalam memantapkan kesiapan menyambut kehadiran IKN agar SDM Kota Samarinda tidak hanya menjadi penonton.
