Reporter: Akmal – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor untuk membahas soal anggaran Covid-19 yang semakin menipis.
Andi Harun menjelaskan kondisi ini akhirnya berpengaruh kepada sejumlah rumah sakit yang ada di Samarinda. Apalagi tunggakan klaim pihak rumah sakit dalam menangani pasien positif ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia (RI) tak kunjung dibayarkan.
Politikus Gerindra ini mengatakan, tunggakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AW Sjahranie bahkan sudah mencapai Rp90 miliar. Sedangkan untuk RSUD IA Moeis menunggak hingga Rp30 miliar.
Tidak hanya itu, kondisi yang sama juga dirasakan rumah sakit (RS) swasta di Samarinda. Sehingga pemerintah kota (Pemkot) mengajukan dana talangan kepada Pemprov Kaltim.
“Tentunya itu berpengaruh pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota yang terkonfirmasi positif Covid-19 menjadi beban tersendiri bagi pemerintah daerah,” ungkap Andi di Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (21/7/2021).
Oleh karena itu, Pemkot menyiapkan skema talangan terlebih dahulu untuk RSUD IA Moeis. Untuk itu, Andi Harun mengaku tak bisa hanya dibebankan ke pemerintah kota saja.
“Mudahan Gubernur Kaltim berkenan mempertimbangkan saran dan permohonan yang disampaikan,” paparnya.
Diketahui, beberapa waktu lalu Pemkot sudah melontarkan dua surat. Pertama, tentang permintaan support dari Pemprov dalam menanggulangi Covid-19. Surat kedua adalah memberikan saran Pemprov Kaltim untuk upaya penanganan dana yang menunggak.
“Apabila pembayaran kepada beberapa RS ini lancar dan tepat waktu maka penanganan pasien Covid-19 mampu berjalan dengan baik,” pungkasnya.
