Reporter: Akmal – Editor: Redaksi
Insitekaltim, Samarinda – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda akan segera melakukan penindakan terhadap pembangunan dan pengupasan lahan yang melenceng dari aspek lingkungan.
Namun, sebelum itu Kepala DLH Nurrahmani mengatakan terdapat aturan hukum yang juga harus ditetapkan. Hal itu untuk mengatur proses pembangunan agar sesuai dengan aspek lingkungan yang ada. Dengan begitu, permasalah banjir maupun longsor bisa diantisipasi.
Menurutnya, bencana banjir hingga tanah longsor yang terjadi belakangan ini, bukan hanya karena faktor alami. Akan tetapi, banyak pembangunan yang ia nilai juga melenceng dari aspek yang seharusnya.
“Selama ini Samarinda kelihatannya jarang orang yang hanya dataran langsung dibangun. Pasti ditimbun dahulu lahannya. Saya minta diatur lebih lanjut supaya tetap ada arahan lingkungannya,” ujarnya usai menghadiri Rapat di Balai Kota Samarinda, Rabu (7/7/2021).
Yama sapaan akrabnya juga menjelaskan, DLH banyak menyoroti sektor pembangunan perumahan. Menurutnya, pembangunan yang memenuhi aspek lingkungan dalam pembangunan perumahan, juga merupakan langkah pencegahan bencana alam.
“Jadi kalau ada yang ingin membangun, harus dibarengi dengan melihat regulasi yang ada. Bukan sekedar izin mendirikan bangunan (IMB) saja yang diperhatikan, namun juga melihat konsep mengelola lahan. Terutama juga kaplingan, itu juga harus diatur. Tidak dijual begitu saja,” tuturnya.
Semua ajuan itu sudah disampaikan kepada Wali Kota Andi Harun, ia menuturkan nanti akan diatur dan dirapatkan tersendiri untuk bentuk aturan yang akan digunakan.
“Kemungkinan perwali menjadi salah satunya,” lanjutnya.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti persoalan sampah yang ia sebut turut menyumbang banjir di Kota Tepian.
“Pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk membersihkan lingkungan secara gotong royong dan membangun kesadaran atas lingkungan yang bersih. Jika sampah tertangani bukan tidak mungkin banjir masih melanda Samarinda,” imbau Yama.
